Korannusantara.id – Medan, 19 Juni 2025, Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan pada Selasa, 24 Juni 2025 mendatang. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada 16 Juni 2025 lalu.
Ketua JMI, Ucok Paluta, dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis (19/06/2025), menyatakan bahwa aksi lanjutan ini dilakukan untuk menagih janji pemerintah kota, khususnya Wakil Wali ( WaWa )Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, agar memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum berinisial “DL”.
Oknum tersebut diduga telah mencatut nama Wakil Wali (WaWa) Kota guna mendapatkan 70% porsi proyek di lingkungan Pemerintah Kota Medan, khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Citaru).
“Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Polrestabes Medan dan telah diberikan izin untuk menggelar aksi pada Selasa, 24 Juni mendatang,” ujar Ucok.
Ucok menambahkan bahwa pada aksi sebelumnya, pihak Pemko Medan yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan telah berjanji akan menyampaikan persoalan ini langsung kepada Wakil Wali Kota. Namun hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.
“Makanya kami datang lagi. Kami ingin mendengar langsung klarifikasi dari Wakil Wali Kota. Ini menyangkut nama baik institusi pemerintahan,” tegasnya.
JMI juga mendesak agar Wali Kota Medan bersikap tegas dan tidak takut untuk menanggapi kasus ini. Mereka meminta agar Wali Kota segera memanggil dan mengklarifikasi peran Wakil Wali Kota dalam dugaan pencatutan nama tersebut.
“Kami khawatir jika dibiarkan, publik akan menilai seolah-olah ada ‘dua matahari’ di Pemko Medan,” kata Ucok.
Dalam aksi mendatang, JMI juga membawa tuntutan tambahan, yaitu meminta pencopotan Syahrial dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pembangunan di Dinas Perkim. Syahrial diduga turut terlibat dalam dugaan praktik korupsi di proyek-proyek pembangunan yang ditangani dinas tersebut.
“Kalau pekerjaan di bawah Perkim bermasalah, maka Kasi Pembangunan-nya harus ikut bertanggung jawab. Kami duga Syahrial tidak profesional dalam distribusi proyek ke para rekanan. Maka dari itu, kami minta Wali Kota memberikan sanksi tegas,” tambahnya.
Ucok menegaskan, JMI akan terus mengawal persoalan ini dan meminta agar pimpinan Kota Medan tidak menghindar saat aksi berlangsung.
“Intinya, kami minta kehadiran dan pernyataan tegas dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jangan lari dari tanggung jawab publik. Hadapi kami dengan keterbukaan,” tutup Ucok Paluta
(Ruslan)
