Korannusantara.id, Jakarta – Pemerintah resmi memutuskan ada 5 program dalam paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Juni-Juli 2025. Mulai dari diskon angkutan, diskon tarif tol, bantuan sosial (bansos), bantuan subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).
Terkait hal itu, Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2025.
“Paket stimulus ini dirancang untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi triwulan II kembali ke kisaran 5% melalui intervensi fiskal yang menyasar langsung penguatan daya beli masyarakat,” kata Ketua Fraksi DPR RI Partai Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/6/2025).
Menurut dia, semua diarahkan secara tepat sasaran kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 17 juta pekerja, dan jutaan masyarakat pengguna moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
“Ini merupakan strategi fiskal guna memperkuat konsumsi domestik dan mendorong multiplier effect yang nyata, terutama dengan adanya momentum libur sekolah dan tanggal merah,” jelas Budi.
Waketum DPP Partai Gerindra ini mengungkapkan, kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
“Saat mobilitas masyarakat meningkat karena libur sekolah dan tanggal merah, sektor-sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, dan penginapan di daerah-daerah tujuan wisata juga akan ikut bertumbuh,” katanya.
Budisatrio menegaskan, bahwa stimulus ini sejalan dengan pendekatan ekonomi inklusif yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena menyasar langsung masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan.
“Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada daya beli masyarakat yang terjaga dan bertumbuh. Ketika konsumsi meningkat, seluruh sendi perekonomian pun akan ikut berkembang. Ini adalah kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari rakyat,” jelasnya.
Selain menyampaikan dukungan, Fraksi Partai Gerindra juga berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran.
“Evaluasi terhadap distribusi dan efektivitas program, termasuk koordinasi antarkementerian dan lembaga, menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR,” kata dia. (red)
