Korannusantara.id, Jakarta – Aktivis reformasi 1998 dari berbagai elemen organisasi menolak tegas wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Penolakan itu disampaikan dalam acara Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM? yang digelar di Grand Syahid, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).
Perwakilan Aktivis 98, Mustar Bonaventura, menegaskan bahwa seluruh simpul gerakan reformasi seperti Pena 98, FK 98, Barikade 98, Perhimpunan Aktivis 98, Gerak 98, hingga Repdem sepakat menolak gagasan tersebut.
“Ini bukan sekadar peringatan, tapi juga sikap tegas kami menolak wacana atau ide untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto,” kata Mustar di hadapan wartawan.
Menurut Mustar, usulan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi 1998 dan berpotensi mencederai perjuangan rakyat dalam menumbangkan rezim otoriter Orde Baru.
“Adanya ide ini menurut kami adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi. Kami akan menyampaikan sikap ini secara terbuka bersama seluruh elemen aktivis 98,” ujarnya.
Mustar menekankan bahwa demokrasi yang kini dirasakan seluruh masyarakat Indonesia adalah buah dari perjuangan berdarah dan penuh pengorbanan.
“Demokrasi hari ini tidak lahir secara tiba-tiba. Ia lahir dari keringat, air mata, bahkan nyawa rakyat yang berjuang menumbangkan kekuasaan otoriter. Maka, sangat tidak tepat jika Soeharto justru diangkat menjadi pahlawan nasional,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari rangkaian refleksi 27 tahun reformasi, para aktivis 98 juga menggelar diskusi publik dengan tema “Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?” untuk kembali menegaskan sikap kritis mereka terhadap warisan kelam Orde Baru.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh aktivis 98 seperti Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun, Abraham Samad, Bela Ulung Hapsara, Anis Hidayah, Jimly Fajar, dan Hengki Kurniawan. (red)
