Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam laporan dugaan pelanggaran HAM yang diterima sepanjang semester pertama 2024. Dari total 1.227 kasus yang diterima Komnas HAM, sebanyak 350 di antaranya melibatkan Polri.
“Polri merupakan pihak yang paling banyak diadukan,” kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam konferensi pers Situasi Terkini Penegakan HAM di Indonesia, di kantor Komnas HAM, Jakarta Rabu, (18/9/2024).
Atnike menjelaskan, pengaduan tersebut diterima melalui berbagai jalur seperti surat, kedatangan langsung, platform daring, email, hingga audiensi tatap muka. Secara wilayah, aduan paling banyak berasal dari DKI Jakarta dengan 170 kasus, diikuti Sumatera Utara dan Jawa Barat yang masing-masing menyumbang 124 aduan.
Tidak hanya dari dalam negeri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menerima laporan dari luar negeri, terutama dari negara-negara penerima pekerja migran Indonesia seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Irak.
Selain Polri, Atnike menjelaskan, instansi lain yang banyak diadukan adalah pemerintah daerah dan pusat dengan 232 aduan, serta korporasi dengan 182 aduan. Dari sisi jenis pelanggaran, hak atas kesejahteraan menjadi yang paling banyak dilaporkan dengan 437 kasus, diikuti hak untuk memperoleh keadilan (299 kasus), dan hak atas rasa aman (121 kasus).
Atnike juga menyoroti bahwa kasus terkait isu agraria menjadi yang paling dominan dalam laporan masyarakat. “Isu agraria mendominasi dengan 248 aduan,” kata Atnike. Selain itu, pengaduan tentang bisnis dan HAM juga signifikan dengan 247 aduan.
Komnas HAM mengklaim akan terus memantau dan melakukan mediasi terhadap kasus-kasus yang dilaporkan untuk memastikan hak asasi manusia di Indonesia dapat ditegakkan dan dilindungi.
Untuk Polri, Atnike menyebut Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal, salah satunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus oleh institusi kepolisian.
