Jakarta – Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango menekankan bahwa KPK lahir karena tuntutan reformasi, bukan lahir karena era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Nawawi pun meminta agar hal tersebut tak dibalik.
Hal tersebut dikatakan Nawawi dalam acara diskusi di kawasan Ciawi, Bogor, Kamis (12/9/2024).
Awalnya Nawawi menceritakan awal mula KPK yang dilahirkan, namun terlambat.
“Maka setelah lewat 1 tahun 4 bulan itulah baru kemudian lahir namanya komisi pemberantasan korupsi. Lewat 1 tahun 4 bulan, dari perintah (undang-undang) yang diperintahkan,” kata Nawawi.
Nawawi mengakui memang KPK lahir di zaman Megawati. Namun pembentukan KPK dilakukan karena adanya tuntutan reformasi.
“Lahirnya di zaman pemerintahan Megawati. Tetapi KPK bayi ini lahir karena tuntutan reformasi. Jadi tolong jangan dibolak-balik. Bayi ini adalah bayi reformasi,” kata dia.
Nawawi lantas meminta publik untuk tidak membolak-balikkan fakta. Ia mengatakan jangan ada anggapan seolah-olah KPK dibentuk karena Megawati.
“Jangan dibalik. Seakan-akan bayi ini (KPK) anak kandung pemerintahan Megawati, yang lahir di jaman reformasi. Jangan dibuat seperti itu,” tambahnya.
Nawawi lantas membeberkan tugas KPK secara undang-undang. Nawawi mengatakan bahwa KPK memiliki sejumlah tugas. Salah satunya adalah koordinasi dan supervisi.
“Itu akan bertugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan. Satu paket itu,” ujarnya.
Nawawi mengatakan KPK dibuat atas terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Beleid itu terlahir karena adanya tuntutan reformasi yang ingin memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pasal 43 dalam undang-undang itu menyatakan harus ada pembentukan KPK dalam waktu paling lambat dua tahun setelah aturan disahkan. Kebetulan, kata Nawawi, eksekusinya saat Megawati menjabat.
“Pada 27 Desember 2002 dengan UU 30 Tahun 2002, bayi itu telat lahir 1 tahun 4 bulan,” kata Nawawi.
Nawawi menjelaskan KPK dibentuk atas dorongan masayrakat yang ingin adanya instansi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia membantah Megawati merupakan inisiator pembentukan instansi yang kini dipimpinnya.
