MK Tegaskan Pejabat Daerah, TNI dan Polri Tak Netral bisa di Sanksi Pidana
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pejabat daerah, dan anggota TNI/Polri yang tidak netral, yakni membuat keputusan maupun tindakan ...
Read more
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pejabat daerah, dan anggota TNI/Polri yang tidak netral, yakni membuat keputusan maupun tindakan ...
Read moreJakarta - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa keadilan masih ada usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji ...
Read moreJakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dari pada tenaga kerja ...
Read moreJakarta - Ketua Pemuda Peduli Indonesia (PPI), Bima menyampaikan dukungannya terhadap usulan pembatasan periodesasi jabatan Legislatif di Indonesia. Bima berharap ...
Read moreJakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 ...
Read moreJakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ...
Read moreJakarta - Mahkamah Konstitusi (MK), akan memutuskan 31 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) ...
Read moreJakarta - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau Ketua (MKMK), I Dewa Gede Palguna, menyoroti revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun ...
Read moreJakarta - Mahkamah Konstitusi (MK), mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar ...
Read moreJakarta - Masyarakat kampus atau Civitas Akademika menjadi aktor penting dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengawal proses kita berhukum, ...
Read more
