• Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Koran Nusantara
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
Koran Nusantara
No Result
View All Result
  • Home
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Artikel
  • Artis
  • Hukum & Kriminal
  • Kuliner
  • Pendidikan
  • Sports
  • Bisnis
  • Opini
Home Daerah

Dari Apel Bencana ke Dugaan Pemukulan, Hubungan Kepling dan Satpol PP Jadi Sorotan

pujo by pujo
15 November 2026
in Daerah
0
Dari Apel Bencana ke Dugaan Pemukulan, Hubungan Kepling dan Satpol PP Jadi Sorotan
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Medan – Apel Kesiapsiagaan Bencana yang digelar di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (15/11/2026), seharusnya menjadi simbol kesiapan aparatur pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat. Namun, kegiatan tersebut justru diwarnai insiden dugaan kekerasan terhadap seorang Kepala Lingkungan (Kepling).

Seorang Kepling diduga menjadi korban pemukulan menggunakan alat komunikasi handy talkie (HT) di hadapan peserta apel. Peristiwa yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial itu memunculkan sorotan terhadap pola komunikasi, kedisiplinan, serta hubungan kerja antara Satpol PP dan para Kepling di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Persoalan ini pun mulai mendapat perhatian legislatif. Dua Anggota DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution dan Robby Barus, menyampaikan respons dengan penekanan berbeda. Edwin mengingatkan pentingnya pendekatan humanis dalam pembinaan aparatur, sementara Robby menyatakan kesiapan Komisi I DPRD Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta klarifikasi pihak terkait.

Edwin Sugesti Nasution: Kepling Juga Manusia

Anggota DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, SE, MM, yang juga menjabat Sekretaris DPD PAN Kota Medan, menegaskan bahwa insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama.

Menurutnya, penegakan disiplin dan aturan pemerintahan tidak boleh mengabaikan penghormatan terhadap martabat sesama aparatur.

Sikap tersebut juga mendapat dukungan dari Rahmadsyah, aktivis yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Sumatera Utara dan Persatuan Buruh Peduli K3.

“Kepling itu manusia. Kepling itu bukan samsak tinju. Tegas boleh, arogan jangan. Menegakkan Perda boleh, memukul Kepling jangan,” ujar Rahmadsyah menyampaikan pandangannya pada Minggu, 15 November 2026.

Edwin mendorong sejumlah langkah konkret untuk memperbaiki hubungan kerja antara Kepling dan Satpol PP, yakni:

1. Membangun komunikasi yang lebih humanis dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan etika.

2. Memperkuat sinergi antara Kepling dan Satpol PP sebagai mitra dalam menjaga ketertiban, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah.

3. Mengevaluasi pola pembinaan, mekanisme apel, dan tata cara penyampaian teguran agar kedisiplinan tetap ditegakkan secara tegas tanpa mengabaikan etika.

4. Memberikan penguatan, pembinaan, serta penghargaan yang layak kepada para Kepling sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tengah masyarakat.

“Kedisiplinan tetap penting, namun penghormatan terhadap martabat setiap aparatur, termasuk Kepala Lingkungan, juga harus dijaga. Mari kita bangun pemerintahan Kota Medan yang tegas, humanis, dan saling memuliakan,” demikian pesan Edwin Sugesti Nasution.

Robby Barus: RDP Segera Digelar, Satpol PP Akan Dipanggil

Respons terhadap insiden tersebut juga datang dari Anggota DPRD Kota Medan dari Komisi I, Robby Barus, SE, yang membidangi urusan pemerintahan.

Dalam komunikasinya dengan pihak yang menyampaikan persoalan tersebut, Robby menyatakan kesediaannya untuk membawa masalah ini ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Nanti kita RPD kan saja mad,” demikian pesan singkat Robby Barus.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan dugaan kekerasan terhadap Kepling akan mendapat perhatian Komisi I DPRD Medan. Melalui RDP, pihaknya diharapkan dapat meminta penjelasan resmi dari Satpol PP Kota Medan sekaligus mendengarkan keterangan pihak-pihak yang mengetahui langsung kejadian tersebut.

Aliansi Wartawan dan Buruh Minta RDP Terbuka

Menyikapi rencana tersebut, Aliansi Wartawan Sumatera Utara dan Persatuan Buruh Peduli K3 meminta agar RDP Komisi I DPRD Medan nantinya dilaksanakan secara terbuka dan tidak berhenti sebatas klarifikasi formalitas.

Ada lima poin yang mereka dorong untuk menjadi perhatian DPRD Medan:

1. Terbuka untuk publik dan media. Proses RDP harus transparan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan persoalan tersebut.

2. Memanggil Satpol PP Kota Medan. Pihak yang berkaitan dengan insiden harus hadir dan memberikan penjelasan secara resmi.

3. Memanggil pihak Pemerintah Kota Medan. Persoalan ini perlu dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan.

4. Menghadirkan Kepling yang diduga menjadi korban dan para saksi. Keterangan langsung dari pihak yang mengalami maupun menyaksikan kejadian harus menjadi bagian penting dalam pembahasan.

5. Menghasilkan rekomendasi yang tegas. DPRD diharapkan mendorong evaluasi menyeluruh, penegakan aturan apabila terbukti terjadi pelanggaran, serta perlindungan terhadap Kepling agar kejadian serupa tidak terulang.

“Apel Kesiapsiagaan itu untuk siap menyelamatkan rakyat, bukan untuk adu jotos. Kalau HT yang seharusnya digunakan untuk koordinasi penyelamatan malah dipakai untuk memukul Kepling di depan umum, ini sudah keterlaluan,” tegas Rahmadsyah.

Ia juga mengapresiasi sikap Edwin Sugesti Nasution yang mengingatkan pentingnya pendekatan humanis serta Robby Barus yang menyatakan kesiapan membawa persoalan tersebut ke forum RDP.

“Kami mengapresiasi dua Anggota DPRD Medan ini. Satu menyuarakan pendekatan humanis, satu lagi siap membawa persoalan ini ke RDP. Kami akan mengawal sampai RDP benar-benar digelar. Kepling dan Satpol PP jangan sampai terjebak dalam hubungan saling berhadapan. Mereka seharusnya menjadi mitra kerja, bukan musuh,” tutup Rahmadsyah.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Komisi I DPRD Medan. Sebab, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut hubungan antara seorang Kepling dan personel Satpol PP, melainkan juga menyangkut bagaimana disiplin, kewenangan, dan etika dijalankan dalam tubuh pemerintahan.

Ketegasan memang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun, ketegasan tidak boleh berubah menjadi arogansi, terlebih jika sampai mengabaikan martabat dan keselamatan sesama aparatur.

Views: 54
Tags: Apel Siaga Bencana Medan
Previous Post

Oktasari Sabil Nilai Dasco Pahami Arah Kepemimpinan Prabowo

Next Post

KAMSRI Dorong Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres, Minta Prabowo Pertimbangkan Putra Sumatera

pujo

pujo

Next Post
KAMSRI Dorong Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres, Minta Prabowo Pertimbangkan Putra Sumatera

KAMSRI Dorong Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres, Minta Prabowo Pertimbangkan Putra Sumatera

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Segenap Pimpinan & Staf DPRD Kota Padangsidimpuan

Segenap Pimpinan & Staf DPRD Kota Padangsidimpuan

Jasa Endorse Pemberitaan KoranNusantara

  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.