Jakarta – Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Hj. Oktasari Sabil, menilai pengalaman dan kedekatan politik Sufmi Ahmad Dasco dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi alasan penting untuk mempertimbangkannya sebagai pengisi posisi Wakil Presiden. Dukungan tersebut disampaikan Oktasari pada Minggu (15/11/2026).
Menurut Oktasari, Dasco bukan sosok yang asing dengan dinamika kepemimpinan nasional. Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco dinilai memahami perjalanan politik partai serta cita-cita yang selama ini diperjuangkan bersama Prabowo.
“Yang bisa mendampingi Bapak Jenderal Prabowo Subianto adalah Bapak H. Prof. Sufmi Ahmad Dasco. Beliau sangat memahami visi dan misi Bapak Prabowo, termasuk arah perjuangan serta cita-cita yang ingin diwujudkan untuk Indonesia,” ujar Oktasari.
Ia mengatakan, kesamaan pemahaman mengenai arah perjuangan politik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pendamping presiden. Oktasari berharap kepemimpinan nasional dapat berjalan selaras, sekaligus menjaga komunikasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.
Oktasari juga membawa perhatian terhadap posisi Papua dalam agenda pembangunan nasional. Ia berharap pengisian jabatan Wakil Presiden turut mempertimbangkan pentingnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah, termasuk keberlanjutan pembangunan di Papua Barat Daya dan wilayah Papua lainnya.
“Dari tanah Papua Barat Daya, kami melihat Bapak Sufmi Ahmad Dasco sebagai sosok yang dapat membawa semangat persatuan dalam kepemimpinan nasional. Kami berharap kehadiran beliau dapat semakin memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan Papua tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Oktasari menegaskan dukungan tersebut merupakan aspirasi politik DPD Gerindra Papua Barat Daya. Ia berharap aspirasi dari daerah juga mendapat ruang dalam pembahasan mengenai sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.



