Jakarta, 14 November 2026 – Direktur Humas Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Amrullah Obara, mengingatkan agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terus-menerus dikaitkan dengan berbagai persoalan hukum yang melibatkan sejumlah mantan pejabat yang pernah bertugas di lingkungan pemerintahan maupun kepolisian pada masa kepemimpinannya.
Menurut Amrullah, penyebutan istilah Geng Solo tidak boleh dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa setiap persoalan yang melibatkan individu yang pernah dekat atau memiliki hubungan kedinasan dengan Jokowi merupakan tanggung jawab mantan Presiden tersebut.
“Jangan jadikan Jokowi ember sampah Geng Solo. Hukum saja yang salah, siapa pun gengnya. Negara membutuhkan kepastian hukum, bukan kepastian label,” demikian pesan yang disampaikan dalam menanggapi berkembangnya narasi politik terkait sejumlah nama yang dikaitkan dengan Geng Solo.
Amrullah menilai, istilah Geng Solo yang berkembang dalam percakapan politik sejak Desember 2019 bukanlah organisasi resmi maupun partai politik. Istilah tersebut lebih merupakan label politik yang digunakan untuk menggambarkan kedekatan dan promosi jabatan sejumlah pejabat yang pernah memiliki hubungan dengan Jokowi.
Namun, menurutnya, penggunaan label tersebut kini berpotensi menjadi instrumen untuk membangun opini bahwa setiap kesalahan individu yang pernah bertugas atau memiliki kedekatan dengan Jokowi otomatis berkaitan dengan mantan Presiden itu.
Ia mencontohkan polemik dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, yang dalam materi pemberitaan dikaitkan dengan penetapan tersangka oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin pada 3 November 2026.
Amrullah menegaskan, hubungan kedinasan maupun riwayat jabatan seseorang tidak dapat dijadikan bukti bahwa tindakan pidana yang diduga dilakukan merupakan perintah atau arahan dari pihak lain.
“Apakah mereka diperintah Jokowi? Sampai hari ini tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Mereka pernah bertugas sebagai Kapolresta Solo, lalu diberi label Geng Solo, kemudian Jokowi dianggap sebagai dalangnya. Itu bukan logika hukum, melainkan kesimpulan yang dibangun dari asumsi,” demikian pandangan dalam pernyataan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam dinamika kekuasaan, loyalitas seorang bawahan tidak selalu identik dengan perintah langsung dari atasannya. Bahkan, dalam perspektif politik kekuasaan, seorang pengikut dapat bertindak melampaui arahan pemimpinnya demi menunjukkan loyalitas.
Karena itu, Amrullah menilai, penyelesaian persoalan tersebut harus dikembalikan kepada proses hukum dan pembuktian, bukan berkembang menjadi pertarungan narasi politik yang berpotensi memperlebar polarisasi.
Di sisi lain, Jokowi juga dinilai perlu memberikan penegasan secara terbuka apabila tidak memiliki keterkaitan dengan tindakan yang dilakukan para pihak tersebut. Penegasan itu penting agar tidak terus muncul spekulasi yang menghubungkan dirinya dengan berbagai persoalan hukum.
“Jokowi sendiri harus berani memutus bayang-bayang politik yang terus dilekatkan kepadanya. Jika memang tidak pernah memerintahkan, sampaikan secara terbuka dan persilakan aparat memproses siapa pun yang terbukti bersalah,” demikian salah satu pesan dalam materi pernyataan tersebut.
Menurut Amrullah Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin menggunakan label Geng Solo sebagai alasan untuk menggeneralisasi atau menyingkirkan pihak-pihak tertentu yang pernah berada dalam lingkaran pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama kepada semua pihak tanpa melihat kedekatan politik, asal-usul jabatan, maupun lingkungan kekuasaan.
“Ada yang berasal dari Solo tetapi bekerja dengan benar untuk negara. Ada pula yang berasal dari Kertanegara, tetapi bisa saja melakukan kesalahan. Karena itu, jangan gunakan label untuk menghakimi seseorang,” demikian pesan yang menjadi penekanan dalam pernyataan tersebut.
Ia menegaskan, persoalan dugaan pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tanpa perlindungan kelompok maupun kepentingan politik.
“Negara membutuhkan kepastian hukum, bukan kepastian label. Jangan jadikan Jokowi tempat membuang semua kesalahan orang-orang yang pernah mengaku sebagai anak buahnya. Hukum harus berjalan secara adil, objektif, dan berdasarkan bukti,” tutupnya.
