Yogyakarta — Dugaan tindakan represif aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 mulai mendapat perhatian serius Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga tersebut turun langsung ke Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengumpulkan keterangan, memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap mahasiswa.
Langkah Komnas HAM ini menjadi perhatian setelah sejumlah mahasiswa UGM dilaporkan mengalami kekerasan, luka-luka, hingga sempat diamankan aparat dalam rangkaian aksi yang berujung ricuh di kawasan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga Bundaran UGM.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan pihaknya telah memperoleh sejumlah informasi dan bukti pendukung dari UGM dalam pertemuan dengan pimpinan universitas pada Jumat (13/11/2026).
Salah satu bukti yang diperiksa adalah rekaman CCTV UGM, terutama kejadian pada malam hari hingga dini hari. Menurut Anis, rekaman tersebut memperlihatkan adanya gas air mata yang masuk ke lingkungan kampus.
Komnas HAM juga menelusuri dugaan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force oleh aparat dalam mengamankan demonstrasi. Hasil pengumpulan keterangan dan bukti tersebut akan dianalisis sebelum lembaga itu menyusun rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
Sebelumnya, UGM memastikan tujuh mahasiswa yang diamankan aparat telah dipulangkan setelah Rektor UGM, Ova Emilia, bersama jajaran pimpinan universitas mendatangi Polda DIY pada Rabu (11/11/2026).
Enam mahasiswa berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), sedangkan satu lainnya berasal dari Fakultas Kehutanan. Sementara itu, seorang mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya.
UGM mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap peserta aksi. Universitas juga menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama perguruan tinggi lain untuk mengungkap rangkaian kejadian secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti.
Polisi Bantah Masuk Kampus
Di sisi lain, Polda DIY membantah narasi yang menyebut kendaraan taktis maupun personel kepolisian menerobos masuk ke lingkungan kampus UGM.
Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo, menyatakan aparat hanya bersiaga sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas kampus. Menurutnya, petugas menahan diri dan tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di area tersebut.
Kapolda menjelaskan, kericuhan terjadi setelah rangkaian aksi penyampaian aspirasi pada siang hari berakhir. Polisi menyebut adanya kelompok massa yang melakukan pelemparan batu, petasan, dan bom molotov di sekitar Gedung DPRD DIY.
Meski demikian, Komnas HAM tetap melakukan penelusuran terhadap dugaan penggunaan gas air mata yang dampaknya disebut mencapai lingkungan kampus.
Perbedaan keterangan mengenai peristiwa tersebut membuat pemeriksaan bukti visual, kronologi, serta kesaksian para korban menjadi penting untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Ujian Penegakan HAM dan Demokrasi
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Di sisi lain, aparat memiliki kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Komnas HAM telah meminta Polri mengusut aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau menggunakan kekuatan secara berlebihan, termasuk dugaan tindakan memasuki kawasan kampus UGM.
Kini, publik menunggu hasil penelusuran Komnas HAM dan kerja TGPF yang diinisiasi UGM. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang terlibat dalam kericuhan, melainkan apakah dalam proses pengamanan terdapat tindakan yang melanggar hak warga negara.
Sebab, dalam negara demokrasi, aparat memang berkewajiban menjaga keamanan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasi.
