JAKARTA, Korannusantara.id – DPP Gema Keadilan mendesak pimpinan DPR RI segera memberikan kepastian terkait tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mengenai polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Organisasi tersebut meminta DPR tidak membiarkan usulan HMP berhenti pada tahap penyampaian aspirasi, melainkan segera menentukan mekanisme, tahapan, dan jadwal pembahasannya secara terbuka.
Desakan itu disampaikan setelah Gema Keadilan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Gema Keadilan, Zaky Ramadhan, mengatakan pihaknya menyambut dukungan sejumlah anggota DPR lintas fraksi terhadap usulan tersebut. Namun, menurutnya, dukungan politik itu perlu diikuti langkah konkret dari pimpinan DPR.
“Kemarin kami datang ke DPR membawa tuntutan yang jelas. Hari ini, setelah anggota DPR lintas fraksi mulai bergerak, kami ingin pimpinan DPR menyampaikan kapan usulan ini akan dibahas. Publik berhak tahu apa yang diperiksa, dokumen apa yang menjadi dasar, dan bagaimana DPR mengambil keputusan,” ujar Zaky, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, keterbukaan proses menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar pertimbangan DPR dalam menyikapi polemik tersebut. Terlebih, persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan dan implikasinya terhadap persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Gema Keadilan juga tetap pada tuntutan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia.
Zaky menyatakan DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dengan menelaah dokumen penyetaraan ijazah serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan.
“Kalau Gibran memilih bertahan, DPR harus menjalankan fungsi pengawasannya. Kami akan mengawal proses ini sampai publik mendapat jawaban yang bisa diuji. Siapa pun yang menduduki jabatan setinggi Wakil Presiden harus siap mempertanggungjawabkan pemenuhan syarat jabatannya di hadapan rakyat,” tegasnya.
Selain polemik HMP, Gema Keadilan kembali mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mereka meminta aparat mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari perancang, pemberi perintah, hingga pihak yang membiayai tindakan tersebut.
Gema Keadilan menegaskan akan terus mengawal kedua persoalan tersebut. Mereka berharap DPR dan aparat penegak hukum memberikan kejelasan melalui proses yang transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. ***
