Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh (influencer) di dua kementerian selama periode 2024–2026 yang menelan anggaran Rp14,69 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.
Budi menegaskan KPK perlu menelaah aspek kewenangan sebelum menentukan langkah penanganan perkara.
“Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” katanya.
Sebelumnya, pada 9 November 2026, ICW membeberkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024, serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kurun 2025-2026.
Delapan paket bernilai Rp14,69 miliar tersebut menunjuk PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa. Bentuk kegiatannya mencakup penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam agenda kementerian.
ICW menduga pengadaan ini mengarah pada penunjukan tunggal yang menutup iklim persaingan usaha, sekaligus memuat indikasi konflik kepentingan mengingat RA berstatus pejabat publik.
