Korannusantara.id, Jakarta – Sahabat Polisi Nusantara (SPN) menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang turun langsung meninjau situasi pascademonstrasi di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (11/11/2026) dini hari.
Kehadiran Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersama sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri tersebut dinilai mencerminkan tanggung jawab kepemimpinan, kepedulian terhadap situasi masyarakat, serta komitmen institusi Polri dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) tetap terpelihara dengan kondusif dan baik.
Koordinator Nasional Sahabat Polisi Nusantara (SPN), Nasky Putra Tandjung, menilai langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto turun langsung ke lapangan merupakan bentuk keteladanan kepemimpinan yang patut diapresiasi.
Menurutnya, kepemimpinan institusi kepolisian tidak hanya ditunjukkan melalui kebijakan dan instruksi, tetapi juga melalui kehadiran, pengawasan, koordinasi, serta tanggung jawab langsung dalam merespons dinamika di tengah-tengah masyarakat.
“Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan bentuk kepemimpinan yang patut diapresiasi. Kehadiran langsung pimpinan tertinggi Polri di tengah situasi masyarakat menunjukkan keseriusan dalam memastikan jajaran bekerja secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab. Ini sekaligus menjadi teladan bahwa kepemimpinan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar instruksi,” ujar Nasky dalam keterangannya, pada Rabu (11/11/2026).
Nasky, Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta tersebut menegaskan bahwa demokrasi dan keamanan merupakan dua prinsip yang harus berjalan beriringan. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh penyelenggara negara.
Namun, pelaksanaan hak tersebut juga perlu memperhatikan hak masyarakat lainnya, keselamatan publik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Elemen Mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan kritik maupun aspirasi secara damai bukanlah musuh negara. Kritik merupakan bagian penting dari demokrasi dan mekanisme kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, negara harus hadir menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjaga agar seluruh aktivitas masyarakat berlangsung aman, tertib, dan menghormati hak orang lain,” tegasnya.
Menurut Nasky, kehadiran Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di Yogyakarta juga menjadi momentum penting untuk memperkuat konsistensi pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam mengawal kebebasan berpendapat dan menjaga stabilitas keamanan nasional.
Ia berpandangan bahwa keberhasilan pengamanan demonstrasi tidak semata-mata diukur dari terkendalinya situasi di lapangan, tetapi juga dari terjaminnya hak konstitusional masyarakat, terlindunginya keselamatan publik, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Pengamanan demonstrasi harus mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, pendekatan humanis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum aparat, semuanya harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Nasky.
Lebih lanjut, Sebagai Sahabat Polisi Nusantara (SPN) memandang bahwa kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto yang hadir langsung di tengah dinamika masyarakat perlu menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Polri untuk terus memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, semangat transformasi Polri harus diwujudkan secara konsisten melalui pelaksanaan tugas yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
“Polri harus terus memperkuat jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk ketika menghadapi dinamika penyampaian aspirasi. Kehadiran polisi harus memberikan rasa aman, membangun komunikasi, dan memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Nasky juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan aparat keamanan untuk mengedepankan komunikasi serta dialog konstruktif dalam menyikapi perbedaan pandangan.
Ia menekankan bahwa demokrasi membutuhkan kedewasaan kolektif, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen bersama untuk menjaga persatuan serta kepentingan bangsa dan negara.
“Jangan sampai perbedaan pandangan memecah persatuan bangsa. Aspirasi harus diberikan ruang, kritik harus dihormati, dan keamanan masyarakat harus dijaga. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk membangun demokrasi yang sehat, dewasa, dan berkeadaban,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Nasky berharap langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di Yogyakarta menjadi momentum untuk semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri melalui kepemimpinan yang responsif, terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara jadi prioritas utama.
“Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pernyataan, tetapi melalui tindakan nyata, konsistensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kami mengapresiasi kepemimpinan Kapolri yang turun langsung melihat kondisi masyarakat. Harapannya, semangat tersebut terus menjadi budaya kerja seluruh jajaran Polri dalam mewujudkan institusi yang semakin profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat,” pungkas Nasky.
Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meninjau Gedung DPRD DIY pada Rabu (11/11/2026) dini hari, menyusul dinamika aksi penyampaian pendapat yang berlangsung sejak Selasa (10/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Kapolri memantau kondisi di sekitar Gedung DPRD DIY serta perkembangan penanganan situasi oleh jajaran kepolisian. Kapolri juga menekankan pentingnya pendalaman berbagai peristiwa secara objektif berdasarkan fakta dan melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara dan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan perlindungan keselamatan masyarakat, penghormatan terhadap hak orang lain, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
