Korannusantara.id – JAKARTA, Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti dinamika sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai polemik tersebut kembali membuka perdebatan mengenai personalisasi kekuasaan, kemunduran demokrasi, hingga dugaan praktik shadow politics atau politik bayangan yang dikaitkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Didik, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut Gibran, tetapi juga berkaitan dengan pengaruh politik mantan presiden setelah tidak lagi memegang jabatan formal dalam pemerintahan.
“Sidang MK dan pembuktian kebohongan ini membuka tabir manipulasi dan perangai politik Jokowi selama ini. Kita cendekiawan perlu membuat analisa tentang perilaku politik Jokowi di dalam sistem politik,” ujar Didik.
Ia menilai demokrasi Indonesia mengalami pelemahan dalam beberapa tahun terakhir akibat persoalan integritas institusi dan aturan main politik yang, menurutnya, dipengaruhi kepentingan personal.
Didik juga menyinggung wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang sempat mengemuka. Ia menyebut upaya tersebut pernah mendapat penolakan politik sehingga tidak berlanjut.
“Selama lima tahun terakhir demokrasi dilemahkan dengan merusak institusi-institusi demokrasi. Tidak hanya manipulasi konstitusi dalam hal umum capres/cawapres, upaya untuk mengubah konstitusi menjadi 3 periode juga pernah dilakukan secara masif, tetapi gagal karena Ketua Umum partai berkuasa Megawati menghalanginya,” katanya.
Shadow Politics dan Dugaan Dualisme Kekuasaan
Didik menjelaskan, shadow politics merupakan bentuk pengaruh politik informal yang bekerja di luar struktur resmi pemerintahan, antara lain melalui jejaring kekuasaan dan figur-figur yang memiliki kedekatan dengan pemimpin sebelumnya.
Ia menduga praktik tersebut menjadi cara untuk mempertahankan pengaruh politik setelah berakhirnya masa jabatan presiden.
“Sebelum reshuffle pergantian menteri (PMK, Kapolri, Badan Komunikasi dan lainnya), Jokowi dalam dua tahun ini memainkan ‘shadow politics’ sebagai kelanjutan kekuasaannya setelah gagal mencoba mengubah konstitusi 3 periode,” ujarnya.
Menurut Didik, situasi itu berpotensi memunculkan dualisme kekuasaan, yakni ketika kewenangan formal berada di tangan presiden yang menjabat, sementara pengaruh informal dari luar pemerintahan dinilai masih bekerja.
“Pemerintahan sekarang juga tidak luput dari praktek shadow politics Jokowi sehingga selama dua tahun terakhir ini terjadi dualisme kekuasaan, yang satu legal dan formal dan yang satu lagi lewat makhluk halus dari luar,” katanya.
Didik kemudian mengaitkan perombakan atau reshuffle sejumlah menteri dan pejabat dengan upaya mempertegas kendali presiden terhadap pemerintahan.
“Jadi sudah benar Presiden Prabowo melenyapkan shadow politics Jokowi dan menghilangkan keraguan masyarakat akan adanya dualisme kekuasaan. Kini kekuasaan yang formal tidak lagi menjadi bayang-bayang kekuasaan Jokowi,” ucapnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Didik terhadap dinamika politik nasional dan pengaruh mantan presiden dalam pemerintahan. Klaim mengenai praktik politik bayangan itu perlu dibedakan dari fakta yang telah dibuktikan secara independen.
Personalisasi Kekuasaan Dinilai Ancam Demokrasi
Didik menegaskan, persoalan mendasar yang perlu diwaspadai adalah personalisasi kekuasaan, ketika pengaruh individu dinilai melampaui batas-batas institusi formal dan mekanisme konstitusional.
“Apa yang dilakukan Jokowi? Personalisasi politik. Dengan pengaruh pribadinya sebagai mantan penguasa yang berada di luar kekuasaan tetap bisa cawe-cawe dan berpengaruh terhadap sistem formal. Ini membahayakan masa depan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar praktik semacam itu tidak menjadi preseden bagi pemerintahan berikutnya. Menurut Didik, masyarakat sipil, kalangan intelektual, dan mahasiswa perlu mengawal demokrasi agar kekuasaan tetap dijalankan melalui mekanisme formal yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Praktek seperti ini bisa menjadi preseden, karena itu civil society, kaum intelektual, mahasiswa harus mencegah agar presiden berikutnya tidak meniru perilaku seperti ini. Jika preseden ini terus terjadi, maka jangan harap demokrasi menjadi sehat,” katanya.
Didik juga menyoroti perubahan ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melalui putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Ia menilai peristiwa tersebut sebagai contoh democratic backsliding atau kemunduran demokrasi, terutama ketika perubahan penafsiran aturan konstitusional dipandang menguntungkan kepentingan politik tertentu.
“Perubahan klausul undang-undang dasar batas usia capres/cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka adalah contoh nyata dari democratic backsliding (kemunduran demokrasi). Ketika hukum atau konstitusi dapat disesuaikan demi kepentingan politik jangka pendek, kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan politik akan merosot, membuat sistem menjadi rapuh,” tuturnya.
Dorong Penguatan Institusi Demokrasi
Didik menilai pengalaman politik beberapa tahun terakhir harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya ditopang oleh pemilihan umum, tetapi juga membutuhkan institusi yang independen, aturan yang konsisten, serta pembatasan kekuasaan yang efektif.
“Dengan praktek shadow politics seperti itu demokrasi Indonesia akan menjadi compang-camping,” katanya.
Ia berpandangan, penguatan sistem presidensial perlu diikuti dengan kejelasan tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan eksekutif dapat dijalankan oleh presiden yang memiliki mandat konstitusional, tanpa dibayangi pengaruh informal yang tidak memiliki pertanggungjawaban kelembagaan.
“Sekarang setelah reshuffle, sistem presidensial menjadi lebih sehat, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden yang menjabat,” pungkasnya.
Pernyataan Didik kembali menempatkan persoalan hubungan antara kekuasaan formal, pengaruh politik mantan presiden, dan independensi institusi demokrasi sebagai isu penting dalam perdebatan politik nasional.
