Korannusantara.id – Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat rekor partisipasi tertinggi sejak pertama kali menggelar Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi pada 2019. Pada penyelenggaraan tahun 2026, sebanyak 409 tim dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengikuti proses pendaftaran dan seleksi awal.
Berdasarkan Keputusan Dewan Juri Tahap Eliminasi yang diumumkan pada 31 Juli 2026, sebanyak 48 tim terbaik dinyatakan lolos ke Tahap Regional dan berhak melanjutkan kompetisi.
Tingginya jumlah peserta menunjukkan semakin besarnya perhatian kalangan akademik terhadap isu demokrasi, kepemiluan, dan penegakan hukum pemilu. Bagi Bawaslu, antusiasme mahasiswa menjadi modal penting dalam memperkuat budaya demokrasi, meningkatkan literasi kepemiluan, serta mendorong pengawasan partisipatif sebagai salah satu fondasi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu merupakan salah satu program strategis Bawaslu untuk memperkuat pendidikan demokrasi melalui kemitraan dengan perguruan tinggi. Selain meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sistem kepemiluan dan penegakan hukum pemilu, kompetisi ini juga menjadi ruang dialog akademik untuk melahirkan gagasan, rekomendasi, dan inovasi yang dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Pada tahun ini, kompetisi mengusung tema “Penguatan Lembaga Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu.” Tema tersebut dipilih sebagai respons atas semakin kompleksnya dinamika penyelenggaraan pemilu dan tantangan demokrasi di era digital.
Penguatan Bawaslu tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum pemilu, tetapi juga mencakup penguatan fungsi pencegahan pelanggaran, pengawasan di setiap tahapan pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta pengembangan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Melalui tema tersebut, Bawaslu mendorong lahirnya gagasan akademik yang mampu berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kualitas tata kelola pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.
Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Dr. Puadi, S.Pd., M.M., mengatakan tingginya antusiasme peserta mencerminkan semakin kuatnya kepedulian generasi muda terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
“Kompetisi ini bukan sekadar ajang adu argumentasi, tetapi merupakan bagian dari upaya Bawaslu membangun kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa. Kami ingin kampus menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan kritis dan solutif yang mampu memperkuat pengawasan partisipatif, mendorong pencegahan pelanggaran, serta menyempurnakan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia,” ujar Puadi.
Menurut Puadi, partisipasi generasi muda tidak cukup diwujudkan melalui penggunaan hak pilih pada hari pemungutan suara. Lebih dari itu, mahasiswa perlu terlibat aktif dalam mengawal kualitas demokrasi melalui pemikiran kritis, kajian akademik, dan partisipasi dalam pengawasan pemilu.
Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, 48 tim terbaik terbagi ke dalam tiga regional, yakni Regional Barat, Regional Tengah, dan Regional Timur. Selanjutnya, seluruh tim akan mengikuti Tahap Regional yang diselenggarakan di Jakarta pada 18–25 Agustus 2026 untuk memperebutkan tiket menuju Tahap Nasional.
Pada Tahap Regional, para peserta akan memperdebatkan berbagai isu strategis, mulai dari pengawasan dan penegakan hukum pemilu, penguatan kelembagaan Bawaslu, penyempurnaan regulasi kepemiluan, hingga tantangan penyelenggaraan pemilu di era digital. Melalui forum tersebut, peserta diharapkan mampu menyampaikan argumentasi yang berbasis data, teori, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menawarkan rekomendasi konstruktif bagi penguatan sistem kepemiluan Indonesia.
Seluruh peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan mengikuti Technical Meeting Tahap Regional pada 3 Agustus 2026 serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan panitia. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kompetisi, Bawaslu memfasilitasi transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta selama mengikuti Tahap Regional sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang setara.
Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2019, Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu telah berkembang menjadi salah satu program unggulan Bawaslu dalam membangun jejaring akademik sekaligus memperluas literasi kepemiluan di lingkungan perguruan tinggi. Kompetisi ini telah melahirkan berbagai gagasan, kajian, dan perspektif baru mengenai pengawasan serta penegakan hukum pemilu, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dalam mengembangkan demokrasi yang berintegritas.
Puadi berharap kompetisi ini tidak hanya menghasilkan tim-tim terbaik, tetapi juga melahirkan generasi muda yang memiliki komitmen kuat terhadap integritas pemilu, supremasi hukum, dan penguatan demokrasi Indonesia.
“Kami berharap dari kampus-kampus di seluruh Indonesia lahir generasi yang kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap kualitas demokrasi. Penguatan demokrasi tidak hanya dibangun melalui regulasi, tetapi juga melalui pendidikan politik, literasi kepemiluan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu,” pungkasnya.
Melalui penyelenggaraan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pendidikan demokrasi, memperluas literasi kepemiluan, serta mengembangkan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari pembangunan ekosistem demokrasi yang berintegritas.
Sinergi dengan perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan kompetisi, tetapi terus berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan dalam menghasilkan kajian, inovasi kebijakan, dan rekomendasi yang mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu serta penyempurnaan sistem kepemiluan Indonesia.
Upaya tersebut menjadi bagian dari ikhtiar Bawaslu dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang demokratis, berintegritas, transparan, dan berkeadilan.
