Korannusantara.id – Opini, Ada yang salah dengan republik ini ketika ribuan sarjana terbaik harus antre membawa map lamaran kerja, sementara kursi komisaris BUMN justru bisa terbuka lebar bagi mereka yang datang membawa megafon politik.
Inilah ironi Indonesia hari ini:
anak muda yang bertahun-tahun bertarung di ruang kuliah, lembur mengerjakan skripsi, magang tanpa dibayar, mengejar sertifikasi, hingga stres menghadapi dunia kerja, justru kalah cepat dari mereka yang “punya akses” ke lingkaran kekuasaan.
Negeri ini seperti sedang mengirim pesan brutal kepada generasi mudanya: “Kerja keras itu penting, tapi koneksi politik jauh lebih menentukan.” Dan publik mulai muak melihatnya.
Ketika Kampus Tidak Lagi Menjamin Masa Depan
Jutaan keluarga di Indonesia masih percaya bahwa pendidikan adalah jalan mengubah nasib. Orang tua rela menjual sawah, motor, bahkan berutang demi menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi terbaik.
Mereka percaya satu hal sederhana: bahwa negara akan menghargai kompetensi. Namun realitas yang terlihat sekarang justru menampar keyakinan itu.
Para lulusan PTN dipaksa masuk ke arena pertarungan kerja yang makin tidak manusiawi. Satu lowongan diperebutkan ratusan orang. Tes berlapis. Persyaratan absurd. Pengalaman kerja diminta bahkan sebelum seseorang mendapat kesempatan bekerja.
Tetapi di saat yang sama, publik melihat fenomena lain:
Kursi komisaris BUMN bisa diisi anak muda minim rekam jejak profesional hanya karena pernah berada di barisan relawan politik.
Di sinilah rasa marah publik menemukan bentuknya. Ini bukan soal iri. Ini soal rasa keadilan yang dipermainkan terang-terangan.
Meritokrasi Sedang Dibunuh Pelan-Pelan
Yang hancur bukan sekadar etika pengangkatan jabatan. Yang sedang dihancurkan adalah kepercayaan generasi muda terhadap meritokrasi.
Sebab bagaimana mungkin negara meminta rakyatnya belajar keras, meningkatkan kualitas diri, mengejar prestasi akademik, jika pada akhirnya loyalitas politik terlihat lebih cepat membuka pintu kekuasaan?
Anak-anak muda mulai membaca situasi dengan sangat jernih:
– Nilai IPK ternyata tidak selalu penting.
– Kompetensi bisa kalah oleh kedekatan.
– Profesionalisme dapat tersingkir oleh balas jasa politik.
Dan ketika persepsi itu mengakar, maka bangsa ini sedang menanam bom waktu sosial. Sebab generasi yang kehilangan kepercayaan pada keadilan sistem akan berubah menjadi generasi sinis.
Dari Ruang Kuliah ke Ruang Frustrasi
Bayangkan perasaan seorang fresh graduate yang sudah enam bulan mencari kerja. CV dikirim ke mana-mana, Dipanggil interview berkali-kali, Ditolak berkali-kali. Bersaing dengan ratusan pelamar lain hanya demi posisi staf kontrak.
Lalu di layar media sosial, ia melihat orang lain duduk di kursi komisaris BUMN dengan sorotan kamera, fasilitas negara, dan gaji puluhan juta tanpa publik benar-benar tahu apa rekam jejak profesional yang menjadi dasar pengangkatannya.
Apa yang kira-kira muncul di kepala mereka?
Frustrasi, Marah, Putus asa. Lalu perlahan berubah menjadi sinisme sosial. Mereka mulai bertanya:
“Untuk apa saya kuliah serius kalau negara sendiri terlihat tidak serius menghargai kompetensi?”
Pertanyaan ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar kritik di media sosial.
BUMN Bukan Tempat Balas Jasa Politik Yang perlu diingat: BUMN bukan milik partai. BUMN bukan panggung relawan. BUMN bukan tempat parkir loyalitas politik. BUMN adalah aset negara.
Di dalamnya ada uang rakyat, Ada pajak masyarakat Ada kepentingan publik. Ada nasib ekonomi nasional.
Karena itu, setiap jabatan strategis di dalamnya seharusnya diisi dengan standar profesionalisme yang ketat dan transparan.
Publik tidak anti anak muda. Publik juga tidak alergi terhadap relawan politik.
Tetapi publik berhak bertanya: apa kompetensinya? apa rekam jejak profesionalnya? apa kontribusi nyatanya?apa ukuran keberhasilannya?
Karena jabatan publik tanpa transparansi hanya akan melahirkan satu kesimpulan di kepala rakyat:
bahwa negara sedang membayar loyalitas politik menggunakan uang publik.
Indonesia Sedang Menghadapi Krisis Moral Meritokrasi
Masalah terbesar bangsa ini mungkin bukan sekadar korupsi anggaran. Tetapi korupsi rasa keadilan.
Ketika anak muda percaya bahwa akses lebih penting daripada kapasitas, maka pendidikan kehilangan makna sosialnya.
Dan ketika itu terjadi, kampus perlahan berubah bukan lagi menjadi pusat lahirnya intelektual, melainkan sekadar ruang tunggu menuju frustrasi nasional.
Indonesia tidak kekurangan anak muda hebat.
Yang kurang adalah keberanian menjaga sistem agar tetap adil. Karena bangsa yang gagal menghargai kompetensi pada akhirnya akan menghasilkan dua kelompok:
mereka yang putus asa karena tidak diberi ruang, dan mereka yang merasa tidak perlu kompeten karena sudah punya akses kekuasaan.
Keduanya sama-sama berbahaya bagi masa depan republik ini.
