JAKARTA | Korannusantara.id – Pengamat Kebijakan Publik Pangiutan Lubis menilai Program Magang Nasional 2026 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi puncak bonus demografi. Namun, ia menegaskan keberhasilan program tersebut harus diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyerapan tenaga kerja, bukan hanya dari jumlah peserta.
Menurut Pangiutan, Indonesia sedang memasuki fase penting ketika jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dapat berubah menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja.
“Program Magang Nasional tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial atau sekadar pelengkap kebijakan ketenagakerjaan. Program ini harus menjadi jembatan yang mempertemukan dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia industri,” ujar Pangiutan dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Pemerintah menargetkan 150.000 peserta dalam Program Magang Nasional 2026, meningkat dibandingkan sekitar 100.000 peserta pada tahun sebelumnya. Sementara itu, sekitar 30 persen peserta Program Magang Nasional 2025 dilaporkan berhasil memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan program.
Menurut Pangiutan, capaian tersebut merupakan indikator awal yang positif, namun tetap memerlukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengukur efektivitas program.
Ia menjelaskan tantangan utama ketenagakerjaan di Indonesia bukan semata-mata kurangnya lapangan kerja, melainkan masih tingginya kesenjangan kompetensi (skills mismatch) antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2025 jumlah pengangguran mencapai 7,46 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Sementara itu, kelompok usia 15–24 tahun mencatat tingkat pengangguran sekitar 16 persen, tertinggi dibanding kelompok usia lainnya.
“Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia adalah bagaimana mempercepat transisi lulusan pendidikan menuju dunia kerja. Magang menjadi salah satu instrumen penting melalui pengalaman kerja, pembentukan budaya profesional, serta peningkatan kemampuan teknis maupun soft skills,” jelasnya.
Dorong Program Magang yang Inklusif
Pangiutan juga mengapresiasi pendekatan inklusif pemerintah yang membuka kesempatan mengikuti Program Magang Nasional bagi lulusan baru, pencari kerja, hingga penyandang disabilitas.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SDM harus memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara.
“Penyandang disabilitas selama ini masih menghadapi berbagai hambatan memasuki dunia kerja, bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena keterbatasan akses dan masih adanya stigma di sebagian lingkungan kerja,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan yang inklusif tidak hanya mencerminkan keadilan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan produktivitas nasional.
Perkuat Ketahanan Nasional
Lebih jauh, Pangiutan menilai Program Magang Nasional memiliki dimensi strategis dalam memperkuat ketahanan nasional.
Menurutnya, ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya berasal dari aspek militer, tetapi juga dipengaruhi tingginya pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja, kesenjangan keterampilan, dan terbatasnya kesempatan kerja.
“Pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari strategi keamanan nasional. Negara yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang produktif, adaptif, dan kompetitif akan memiliki ketahanan ekonomi dan sosial yang lebih kuat,” ujarnya.
Transparansi dan Evaluasi Jadi Kunci
Pangiutan mengingatkan bahwa keberhasilan Program Magang Nasional tidak boleh hanya diukur dari jumlah peserta.
Ia mendorong pemerintah memastikan setiap peserta memperoleh pengalaman kerja yang berkualitas, pendampingan yang memadai dari perusahaan, serta peluang nyata untuk direkrut sebagai tenaga kerja tetap setelah program berakhir.
Selain itu, pemerintah juga perlu secara berkala mempublikasikan data mengenai tingkat penyerapan kerja lulusan magang, sektor industri yang paling banyak merekrut, peningkatan kompetensi peserta, hingga tingkat partisipasi penyandang disabilitas.
“Transparansi akan memperkuat akuntabilitas kebijakan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas Program Magang Nasional,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar program magang tidak bergeser menjadi mekanisme penyediaan tenaga kerja murah bagi perusahaan.
“Magang harus tetap berorientasi pada pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan pembentukan karakter kerja. Dunia usaha harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Pangiutan menegaskan Program Magang Nasional masih memerlukan penyempurnaan. Namun, jika terus dievaluasi dan dijalankan secara inklusif, program tersebut berpotensi menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat daya saing ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkokoh ketahanan nasional Indonesia. (*)
