Korannusantara.id – Jakarta, 25 Juni 2026, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai ketahanan ekonomi Indonesia tengah menghadapi ujian berat akibat meningkatnya tekanan global yang dipicu krisis geopolitik, energi, dan perubahan iklim. Kondisi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun 2026 bertema “Menavigasi Guncangan Global: Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim” yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6).
Dalam kajian yang dipaparkan, INDEF menyebut sepanjang semester I 2026 perekonomian nasional dibayangi tingginya ketidakpastian global. Konflik Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz, tekanan terhadap pasar keuangan akibat penilaian MSCI, sinyal negatif dari lembaga pemeringkat investasi, hingga rencana kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen, INDEF menilai capaian tersebut masih menyimpan kerentanan karena lebih banyak didorong oleh konsumsi saat Lebaran, efek basis rendah, serta tingginya belanja pemerintah pada awal tahun.
Di sisi lain, daya beli masyarakat mulai melemah yang tercermin dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen serta melambatnya pertumbuhan Indeks Penjualan Riil. Tekanan juga datang dari tingginya volatilitas harga pangan global dan disparitas harga antarwilayah yang turut mengurangi kemampuan konsumsi rumah tangga.
Ruang fiskal pemerintah juga dinilai semakin terbatas. Hingga lima bulan pertama tahun 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun atau sekitar 45,6 persen dari pagu APBN. Menurut INDEF, skema subsidi berbasis komoditas masih menimbulkan ketidaktepatan sasaran sehingga sebagian manfaat justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.
Sektor industri pun menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi. INDEF mencatat bahan baku menyumbang 86,7 persen dari total biaya produksi, dengan sekitar seperempatnya masih bergantung pada impor. Kenaikan harga energi dan terganggunya rantai pasok global semakin menekan sektor alat angkutan, tekstil, elektronik, serta industri berbasis energi fosil.
Sementara itu, surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 turun menjadi hanya US$0,09 miliar, terendah sejak Mei 2020. Jika tekanan biaya produksi terus berlanjut, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai akan semakin meningkat.
Dalam seminar tersebut, INDEF juga memaparkan hasil simulasi menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) terhadap tiga skenario guncangan global.
Skenario pertama, yakni lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah dengan asumsi kenaikan harga minyak dunia sebesar 30 persen, diperkirakan dapat menekan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21 persen, menurunkan ekspor 2,44 persen, dan mengurangi upah riil sebesar 0,28 persen, disertai kenaikan inflasi sebesar 0,28 persen.
Skenario kedua berupa perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia diperkirakan berdampak lebih besar terhadap ekspor. Dengan asumsi permintaan impor negara mitra turun 5 persen, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat 0,24 persen, ekspor turun 5,05 persen, dan upah riil berkurang 0,29 persen.
Sementara pada skenario ketiga, yaitu fragmentasi perdagangan global dan gangguan rantai pasok internasional, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat sebesar 0,17 persen, ekspor turun 1,16 persen, impor turun 0,3 persen, serta upah riil berkurang 0,23 persen.
Meski demikian, INDEF menilai Indonesia masih memiliki modal untuk menghadapi berbagai tekanan tersebut. Namun, pemerintah dinilai perlu melakukan langkah transformasional melalui penguatan ketahanan ekonomi nasional, termasuk mempercepat transisi energi bersih, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan bahan baku, memperkuat daya saing industri, serta meningkatkan diversifikasi ekspor.
INDEF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 akan melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan.
Sebagai rekomendasi, INDEF mendorong pemerintah memperkuat stabilitas makroekonomi dan kredibilitas fiskal, menjaga daya beli masyarakat terutama kelas menengah, mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran, mempercepat transisi energi, memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri, serta memperluas diversifikasi ekspor dan integrasi rantai pasok regional. Langkah tersebut dinilai penting agar ekonomi Indonesia tidak hanya mampu meredam dampak krisis global, tetapi juga menjadi lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
