Korannusantara.id – Jakarta, 28 Juni 2026, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bersama BPH Migas menyelenggarakan Forum Diskusi Energi dengan tema “Ketahanan Energi Nasional di Sektor Hilir: Peran Pemuda dalam Mengawal Keadilan Distribusi Energi” pada Jumat, 26 Juni 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara pemangku kepentingan sektor energi dan kalangan pemuda dalam membahas berbagai tantangan serta solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya pada sektor hilir.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki peran penting dalam kebijakan dan tata kelola energi nasional, yaitu:
1. Bambang Patijaya – Ketua Komisi XII DPR RI;
2. Wahyudi Anas, S.T. – Kepala BPH Migas;
3. Windrian Kurniawan – Vice President Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga;
4. Rachmad Muhammadiyah – Ketua Umum DPP Hiswana Migas.
Dalam forum tersebut, PB HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan energi yang berpihak kepada masyarakat. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah pentingnya memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran serta menjamin harga energi bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat dan tidak mengalami kenaikan yang dapat membebani daya beli rakyat.
PB HMI juga menyoroti dinamika kenaikan harga Pertamax yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Menurut PB HMI, muncul kekhawatiran bahwa kenaikan harga Pertamax dapat mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban konsumsi BBM bersubsidi dan berdampak pada ketahanan anggaran subsidi energi nasional.
Selain itu, PB HMI mendorong pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 guna memperkuat mekanisme penyaluran subsidi energi agar semakin tepat sasaran. Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa manfaat subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Dalam sektor ketenagalistrikan, PB HMI juga memberikan penekanan agar reformasi subsidi listrik nasional dilakukan dengan mengacu sepenuhnya pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat serta memperkuat efektivitas kebijakan subsidi listrik yang berkeadilan.
Ketua Bidang ESDM PB HMI Rizki Alif Maulana menyampaikan bahwa kehadiran para narasumber dari unsur legislatif, regulator, badan usaha, dan pelaku usaha hilir migas diharapkan mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat terkait distribusi dan kebijakan energi nasional.
Lebih dari itu, PB HMI berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang mengemuka dalam forum ini dapat menjadi perhatian serius dan diimplementasikan secara konkret oleh pemerintah demi terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui forum ini, PB HMI menegaskan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan energi nasional agar tetap berpijak pada prinsip keadilan distribusi, keberlanjutan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.
