Korannusantara.id – Jakarta, 17 Juni 2026, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia (AMPEJAPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penggunaan Bandara Internasional Kertajati sebagai fasilitas pendukung operasi militer Amerika Serikat dan pembangunan pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules di Indonesia.
Dalam aksinya, massa AMPEJAPI membawa spanduk dan poster berisi penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi memperkuat pengaruh militer Amerika Serikat di Indonesia.
Massa menilai bahwa penggunaan Bandara Kertajati maupun pembangunan fasilitas MRO pesawat militer asing dapat mengancam kedaulatan nasional serta berpotensi menyeret Indonesia ke dalam kepentingan geopolitik dan konflik internasional yang tidak sejalan dengan kepentingan bangsa.
Koordinator aksi AMPEJAPI, Tangi Januardi Gultom, menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membuka ruang bagi kebijakan yang berpotensi menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kepentingan militer negara lain.
“Kami menolak segala bentuk penggunaan Bandara Kertajati sebagai pangkalan, fasilitas pendukung, maupun sarana operasi militer Amerika Serikat. Indonesia harus tetap berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat dan tidak menjadi alat kepentingan geopolitik negara manapun,” tegas Tangi dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, AMPEJAPI menyampaikan enam tuntutan kepada DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu:
1. Menolak segala bentuk penggunaan Bandara Internasional Kertajati sebagai pangkalan, fasilitas pendukung, maupun sarana operasi militer Amerika Serikat (AS) guna menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia;
2. Menolak pendirian pusat pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (maintenance, repair, dan, overhaul/MRO) pesawat C-130 Hercules di Indonesia yang berpotensi menjadi pintu masuk semakin kuatnya pengaruh dan kepentingan militer Amerika Serikat di Indonesia;
3. Tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sebagaimana amanat konstitusi serta tidak menjadikan Indonesia sebagai bagian dari aliansi militer negara manapun, termasuk Amerika Serikat;
4. Mendesak pemerintah untuk mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan negara asing serta tidak terus menerus memberikan ruang kompromi yang dapat merugikan kedaulatan dan kepentingan strategis bangsa Indonesia;
5. Menjamin bahwa Indonesia tidak dijadikan wilayah strategis, basis pendukung, maupun tameng kepentingan negara lain yang berpotensi menyeret bangsa Indonesia ke dalam eskalasi konflik internasional maupun ancaman perang berskala global;
6. Mewajibkan seluruh bentuk kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat dilaksanakan secara terbuka, transparan, serta berada dalam pengawasan DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia.
AMPEJAPI menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga pemerintah memberikan kepastian bahwa Bandara Internasional Kertajati tidak akan digunakan untuk kepentingan militer asing dan tidak menjadi bagian dari agenda yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Massa aksi juga meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri Indonesia.
