KoranNusantara.id,TANJUNGPINANG- Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Uban, di bawah naungan Kementerian Perhubungan, mempertegas komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri).
Melalui strategi Sound Governance, lembaga ini bergerak cepat mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor demi mengamankan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim di salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia.
Langkah taktis ini dipaparkan langsung Capt. Aidil Hidayat, S.H dalam Focus Grup Discussion (FGD), Maritim Policy Forum (MPF), Prodi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Kamis (11/06/2026).
Dalam paparannya, Capt. Aidil menekankan bahwa posisi Kepulauan Riau yang sangat strategis menuntut tata kelola kelembagaan yang responsif, akuntabel, dan terintegrasi.
“Penerapan prinsip Sound Governance melalui kolaborasi, akuntabilitas, integrasi informasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi strategi utama kami untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengamanan Obvitnas Maritim di wilayah Kepri,” ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi ini sejalan dengan regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
“Berdasarkan Pasal 276 dan 277 dalam beleid tersebut, Menteri Perhubungan melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran yang secara operasional diamanatkan kepada Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP),”jelasnya.
Secara spesifik, lanjut Capt Aidil, Pangkalan PLP Tanjung Uban memegang empat fungsi krusial demi menjamin roda perekonomian dan kedaulatan maritim tetap aman.
Pertama, Merancang program taktis dan menggelar patroli rutin di area rawan. Kedua,Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan musibah (Search and Rescue) serta penanggulangan kebakaran di laut.
Ketiga, Mengawasi sarana navigasi pelayaran, penanggulangan pencemaran perairan, hingga menertibkan kegiatan salvage (pertolongan kapal tenggelam) dan pekerjaan bawah air. Keempat, Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran.
Ia juga menjabarkan, tantangan yang dihadapi Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban tidaklah main-main. Wilayah kerja pengawasannya mencakup area yang sangat luas, melintasi 6 provinsi di Indonesia, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, hingga Kalimantan Barat, dengan total koordinasi mencapai 58 Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perhubungan Laut.
“Untuk mengawal wilayah seluas itu, PLP Tanjung Uban diperkuat oleh armada dan personel yang tangguh,”ucapnya dalam paparan.
Selain fokus pada aspek keamanan dari kejahatan pelayaran, Capt. Aidil juga menggarisbawahi pentingnya mitigasi kerusakan lingkungan maritim, seperti ancaman tumpahan minyak (oil spill) di perairan Kepri yang kerap mengancam ekosistem pesisir.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 dan Perpres No. 109 Tahun 2006, KPLP Tanjung Uban terus menyiagakan peralatan pelindung lingkungan maritim dan melatih personel agar selalu siap melakukan penanggulangan cepat jika terjadi kedaruratan tumpahan minyak di laut.
“Dengan sinergi yang kokoh antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesiapan armada penuh, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban optimis mampu mewujudkan iklim pelayaran yang aman, tertib, dan bebas dari gangguan di gerbang laut barat Indonesia,”ucapnya.
FGD MPF dipandu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMRAH, Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos, IMAS sebagai moderator dengan fema FGD yakni “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Pengelolaan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim Kepri Melalui Pendekatan Sound Governance”.
FGD tersebut terdapat belasan narasumber. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Fungsional Perencana Ahli Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si.; Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, Dr. Ir. Azis Kasim Djou; Kepala Bidang Layanan E-Government dan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Donny Firmansyah, S.T., M.M.; Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi, S.STP, M.Si.; dan Sekeretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
Sementara itu, dari sektor swasta hadir Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara, Kunto Purbono, serta Vice President Government Relation Prima Energy, Widi Santoso.
FGD-MPF ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi vertikal yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengamanan ruang maritim. Diantaranya Kepala Staf Komando armada I, Laksamana Pertama TNI DR. Arif Badrudin, M.Mgt.Stud.; Dirpamobvit Polda Kepri Kombes Pol, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, M.SI.; Kasubdit Patroli Airud Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Efendi Ali SIP.MH.; Auditor ISPS Code Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Daniel Ferdinand Purba, S.Ap., M.H.; Nakhoda KN. Rantos Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban, Aidil Hidayat; dan Plt. Kepala Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada Kenavigasian Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lina Lusiana, S.A.P., M.H.(rilis).
RED
