Korannusantara.id – Jakarta, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), berbagi pengalaman mengenai kebijakan ekonomi dan manajemen krisis dalam diskusi yang diselenggarakan Program Doktor Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Selasa (9/6).
Dalam pemaparannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa dirinya memiliki pengalaman panjang sebagai pelaku usaha sebelum terjun ke dunia pemerintahan. Menurutnya, berbagai krisis yang pernah terjadi selama dirinya menjadi pengusaha maupun saat berada di pemerintahan menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak pernah lepas dari faktor politik.
“Dari segi profesi saya sebenarnya pengusaha sebelum masuk ke pemerintahan. Selama menjadi pengusaha dan selama di pemerintahan, banyak krisis yang terjadi. Krisis ekonomi selalu ada hubungannya dengan politik,” kata JK.
Ia mencontohkan sejumlah peristiwa dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan keterkaitan antara krisis ekonomi dan dinamika politik nasional.
“Dalam sejarah perkembangannya beberapa kali terjadi krisis ekonomi. Presiden Soekarno juga turun ketika terjadi krisis ekonomi, harga beras naik dan masyarakat melakukan demonstrasi. Pak Harto juga mengalami hal yang sama saat krisis ekonomi tahun 1998,” ujarnya.
JK kemudian menguraikan tiga faktor yang menurutnya menjadi penyebab kondisi ekonomi mengalami tekanan atau krisis.
Pertama, faktor perang dan konflik geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga energi dunia.
“Perang menyebabkan harga BBM naik. Konflik Iran dengan Amerika Serikat maupun perang Ukraina dengan Rusia menyebabkan harga energi meningkat,” katanya.
Kedua, beban ekonomi yang berasal dari kebijakan masa lalu, termasuk persoalan utang yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
Ketiga, kebijakan negara yang dinilai memengaruhi alokasi anggaran nasional.
Menurut JK, salah satu contoh yang menjadi perdebatan adalah besarnya pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai alokasi anggaran yang besar untuk program tersebut berpengaruh terhadap sektor lain, termasuk pendidikan.
“Kenapa pendidikan susah, karena biaya pendidikan diambil untuk MBG. Syukur kebijakan itu sudah sedikit dirombak. Kepala BGN yang baru juga sudah mengurangi biaya MBG,” ujarnya.
Menanggapi pandangan tersebut, Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini yang bertindak sebagai moderator menegaskan bahwa berbagai kebijakan anggaran pada akhirnya merupakan keputusan politik pemerintah.
“Gamblang ya, ini keputusannya politik. Dan ini ada di presiden,” tutup Didik.
