Korannusantara.id – Jakarta, 14 Mei 2026, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur bekerja sama dengan Marhaenist.id menggelar kegiatan Nonton Bareng (NOBAR) dan Diskusi Film Dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.
Kegiatan yang mengangkat isu kritis mengenai eksploitasi sumber daya alam dan hak masyarakat adat ini dilaksanakan pada Kamis (14/05/2026), mulai pukul 17.30 WIB hingga selesai, di Rumah Redaksi Marhaenist.id, Jakarta Selatan.
Acara ini dihadiri oleh para pengurus GMNI Jakarta Timur, aktivis mahasisw, pegiat isu sosial, serta masyarakat umum yang peduli terhadap persoalan kemanusiaan dan keadilan di Indonesia. Tujuan utama kegiatan ini adalah membuka ruang refleksi dan diskusi kritis mengenai wajah baru penjajahan yang masih terjadi di dalam negeri, khususnya di wilayah Papua.
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Efrem Elman Siarif Ndruru, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen organisasi dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ia menekankan bahwa bagi GMNI, ketidakadilan yang terjadi di satu wilayah adalah ancaman bagi keadilan seluruh bangsa.
“Karena bagi GMNI, ketidakadilan di manapun terjadi adalah ancaman bagi keadilan di seluruh dunia. Dan apa yang terjadi di tanah Papua hari ini, adalah bukti nyata bahwa kolonialisme tidak mati, ia hanya berganti kulit,” tegas Efrem di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, Efrem menjelaskan perubahan bentuk penjajahan yang terjadi dari masa ke masa. Jika dahulu penjajahan datang dengan kekuatan militer, kini modus operandi penindasan berubah menjadi lebih halus namun dampaknya sama merugikan rakyat.
Menurut Efrem, film Pesta Babi dengan gamblang memotret realitas pahit tersebut. Film ini mengungkap fakta bagaimana kekayaan alam Papua yang melimpah mulai dari emas, tembaga, hasil hutan, hingga kekayaan laut dikeruk habis oleh pihak asing dan korporasi besar. Ironisnya, di tengah kekayaan yang berlimpah itu, masyarakat adat setempat justru masih hidup dalam kemiskinan, ketertinggalan, serta berada dalam tekanan dan ketakutan.
“Inilah yang dimaksud dengan Pesta Babi: pesta kemewahan dan keuntungan besar bagi para penguasa dan pemodal, sementara rakyat asli justru menjadi korban yang terus terpinggirkan dari tanah dan hak hidupnya sendiri,” ujar Efrem menegaskan makna dari judul film yang diputar malam itu.
Setelah pemutaran film selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka yang menghadirkan para pembicara yang kompeten dan memiliki kepedulian mendalam terhadap isu Papua dan persoalan sosial-politik di Indonesia. Para pemantik diskusi tersebut antara lain:
- 1. Rommy Jiwaperwira (Sekretaris DPC PA GMNI Jakarta Timur)
- 2. Salomania Marsela (Perempuan Papua, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat GMNI)
- 3. Deniao Umboh (Ketua DPD GMNI DKI Jakarta)
Dalam pemaparannya, Rommy Jiwaperwira menyoroti aspek kebijakan politik dan tata kelola pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada kedaulatan rakyat. Ia mengkritik narasi pembangunan yang sering dijadikan alat pembenaran atas perampasan lahan masyarakat adat.
Sementara itu, Salomania Marsela menyampaikan pandangan langsung dari perspektif masyarakat adat dan perempuan Papua. Ia berbagi pengalaman serta keprihatinan mendalam mengenai dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan akibat masuknya korporasi besar ke wilayah adat mereka. Menurutnya, kehadiran investasi belum tentu membawa kesejahteraan, justru sering kali menghilangkan jati diri dan sumber kehidupan masyarakat setempat.
Deniao Umboh dalam paparannya mengaitkan persoalan ini dengan semangat persatuan bangsa dan nilai-nilai Trisakti yang dipegang teguh oleh GMNI. Ia mengingatkan bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dipaksakan di atas penderitaan rakyat. Persatuan yang kokoh hanya akan tercipta jika keadilan dijalankan secara nyata bagi seluruh elemen bangsa, termasuk saudara kita di tanah Papua.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif, di mana peserta aktif bertanya serta menyampaikan tanggapan terkait solusi yang bisa dilakukan pemuda dan mahasiswa untuk mendorong perubahan. Secara umum, seluruh elemen yang hadir sepakat bahwa bentuk kolonialisme modern ini harus diakhiri, dan hak-hak masyarakat adat atas tanah serta kekayaan alamnya harus diakui dan dilindungi sepenuhnya oleh negara.
Kegiatan ini ditutup dengan kesimpulan bahwa GMNI akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal isu-isu ketidakadilan, membawa suara rakyat yang terpinggirkan ke ruang publik, serta mendesak adanya kebijakan negara yang benar-benar berkeadilan, berkebudayaan, dan berkemajuan sesuai amanat Trisakti.
