Korannusantara.id – Jakarta, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini, Ph.D. menilai proyek digitalisasi pendidikan nasional pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sejak awal dibangun dengan pendekatan yang keliru. Menurutnya, proyek bernilai hampir Rp10 triliun tersebut gagal menghadirkan transformasi nyata dalam sistem pendidikan nasional.
Dalam pernyataannya, Prof. Didik menyebut gagasan digitalisasi pendidikan sejatinya merupakan proyek besar nasional yang bertujuan memodernisasi sistem pendidikan Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara emerging market lainnya. Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan dinilai tidak berbanding lurus dengan hasil yang dirasakan masyarakat.
“Pertanyaan besarnya adalah apa hasil nyata dari proyek tersebut. Dengan anggaran yang sangat besar, transformasi pendidikan yang dijanjikan tidak terlihat signifikan,” ujar Didik dalam keterangannya.
Ia menilai pemerintah saat itu terlalu percaya pada pendekatan “tech-solutionism”, yakni keyakinan bahwa persoalan pendidikan dapat diselesaikan secara cepat hanya melalui distribusi gadget dan akses internet ke sekolah-sekolah.
Menurut Didik, pendekatan tersebut tidak mempertimbangkan kompleksitas dunia pendidikan yang membutuhkan pembenahan menyeluruh, mulai dari kualitas guru, budaya belajar, literasi dasar, hingga kesiapan infrastruktur listrik dan internet.
“Gadget dan laptop memang instrumen modern, tetapi tidak otomatis menjadi pendorong transformasi pendidikan. Pendidikan tidak bisa diubah hanya dengan teknologi,” katanya.
Didik juga menyinggung peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dinilainya sangat mendukung proyek digitalisasi pendidikan dan memberikan kepercayaan besar kepada Nadiem Makarim untuk memimpin transformasi tersebut.
Menurutnya, latar belakang Nadiem sebagai pendiri Gojek justru menjadi tantangan ketika memasuki birokrasi pemerintahan yang memiliki prosedur ketat dalam pengelolaan anggaran publik.
“Di dunia startup, keputusan bisa bergerak cepat dan top-down. Tetapi birokrasi publik berbeda karena harus tunduk pada tata kelola dan prosedur penggunaan anggaran negara,” ujarnya.
Ia menilai pengambilan banyak tenaga dari luar birokrasi tanpa pemahaman mendalam terhadap mekanisme administrasi negara membuat pelaksanaan proyek menjadi tidak tertata dan akhirnya menimbulkan persoalan hukum.
Meski demikian, Didik menyatakan dirinya meyakini Nadiem tidak mengambil keuntungan pribadi dari proyek tersebut. Namun, menurutnya, persoalan utama terletak pada lemahnya tata kelola serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik dalam proyek berskala besar tersebut.
“Masalahnya bukan semata-mata soal korupsi pribadi, tetapi bagaimana anggaran publik yang besar harus dipertanggungjawabkan secara administratif, politik, dan hukum,” katanya.
Didik juga menilai kasus ini memiliki dimensi politik yang kuat, termasuk munculnya nama Joko Widodo dalam persidangan. Ia berpandangan bahwa seluruh pihak yang berkaitan dengan kebijakan proyek seharusnya dapat dimintai keterangan demi menjaga prinsip akuntabilitas publik.
Di akhir pernyataannya, Didik mengingatkan agar anak-anak muda berprestasi tidak mudah terjebak masuk ke dalam arena politik praktis tanpa kesiapan sosial dan politik yang memadai.
Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia teknologi seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, dan Jensen Huang yang tetap besar di bidang teknologi tanpa harus terjun langsung ke dunia politik.
“Kita menghargai prestasi anak-anak muda hebat. Tetapi politik adalah arena yang penuh risiko, jebakan, dan kepentingan,” tutupnya.
