Korannusantara.id – Tapsel, Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi LSM, pers, mahasiswa, dan masyarakat Desa Batang Tura menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Mereka mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) segera melakukan audit terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa Batang Tura periode 2023–2025.
Aksi ini merupakan lanjutan dari laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang sebelumnya disampaikan ke Polres Tapanuli Selatan melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 23 Januari 2026.
Dalam perkembangan berikutnya, berkas dugaan tersebut disebut telah dilimpahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
Dalam pantauan di lapangan, massa mulai memadati area kantor Inspektorat sejak pagi hari. Mereka membawa berbagai spanduk dan menyuarakan tuntutan agar proses audit tidak berlarut-larut.
Situasi sempat memanas ketika massa belum berhasil menemui Inspektur Tapanuli Selatan yang tidak berada di lokasi.
Ketegangan meningkat saat perwakilan Inspektorat, Sekretaris Ahmad Fikri, S.H., menemui massa.
Dialog yang berlangsung sempat diwarnai perdebatan tajam lantaran peserta aksi menilai penanganan laporan dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut berjalan lamban atau mandek.
Koordinator aksi, Mahmul Harahap, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat Desa Batang Tura menuntut kejelasan atas proses penanganan laporan tersebut.
Ia menyebut, pelimpahan berkas dari Unit Tipikor Polres Tapsel ke APIP semestinya segera ditindaklanjuti dengan audit lapangan.
Sementara itu, perwakilan LSM Pena Nusantara Bersatu sekaligus penanggung jawab aksi, Chris Zebua, menyatakan kekecewaannya atas tidak hadirnya Kepala Inspektorat.
Ia bahkan menegaskan massa akan mengambil langkah lebih jauh apabila tuntutan tidak direspons.
“Jika Kepala Inspektorat tidak hadir sesuai permintaan, kami akan menerobos kantor dan menjemput langsung,” ujarnya dalam orasi di tengah massa.
Situasi sempat memanas hingga sebagian massa menyalakan ban, namun aparat kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan bersama Satpol PP segera melakukan pengamanan dan pendekatan persuasif untuk meredam ketegangan.
Setelah melalui proses negosiasi, sejumlah perwakilan massa akhirnya diperkenankan masuk ke ruang Inspektorat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Kepala Inspektorat Tapanuli Selatan, Hamdi S Pulungan, akhirnya menerima perwakilan demonstran dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.
Ia berjanji segera melakukan audit internal serta turun ke lapangan pada pekan depan.
“Kami akan menindaklanjuti secepatnya. Minggu depan tim akan turun untuk melakukan pemeriksaan dan memanggil Kepala Desa Batang Tura untuk dimintai keterangan,” ujar Hamdi.
Ia juga meminta kepercayaan masyarakat agar proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur.
Menurutnya, Inspektorat akan bekerja maksimal menindaklanjuti laporan yang telah dilimpahkan dari aparat penegak hukum.
“Kami berterima kasih atas aspirasi masyarakat. Mohon diberikan kepercayaan, kami akan selesaikan,” tambahnya.
Aksi akhirnya berakhir kondusif setelah adanya kesepakatan dialog antara perwakilan massa dan pihak Inspektorat.
(Indra Saputra)
