Korannusantara.id – Jakarta, Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Ahmad Fauzi, menyoroti tajam lemahnya pengawasan terhadap operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). PB HMI menduga kuat adanya praktik pelanggaran aturan yang sistematis serta menjamurnya lokasi gelper tanpa izin resmi.
Ahmad Fauzi menyatakan bahwa banyak usaha gelper yang mengantongi izin resmi namun dalam praktiknya justru menyalahi aturan hukum yang berlaku. Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya operasional gelper yang diduga kuat ilegal atau tidak memiliki izin sama sekali dari pemerintah daerah.
“Kami melihat adanya ketimpangan pengawasan yang sangat serius di Kepulauan Riau. Banyak gelper yang beroperasi di luar ketentuan, bahkan diduga menjadi kedok untuk tindakan ilegal lainnya. Pertanyaannya, mengapa ini dibiarkan terus berlanjut tanpa ada tindakan tegas?” ujar Ahmad Fauzi dalam keterangannya.
Fauzi menegaskan, ketidakmampuan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat dalam menertibkan persoalan ini menimbulkan kecurigaan besar di tengah masyarakat.
“Jika Pemda dan aparat setempat tidak mampu menumpas ini semua, maka wajar jika muncul kecurigaan bahwa ada oknum-oknum yang justru menjadi ‘beking’ di balik operasional gelper ilegal tersebut. Jangan sampai penegakan hukum kalah oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, PB HMI secara resmi meminta atensi dari pemerintah pusat dan pimpinan tertinggi kepolisian.
1. Mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait perizinan dan pengawasan tempat hiburan di Kepulauan Riau.
2. Meminta Kapolri untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas oknum yang terbukti membekingi aktivitas ilegal tersebut.
“Jika terbukti benar ada pembiaran atau keterlibatan oknum, kami meminta Kemendagri dan Kapolri untuk segera mengambil langkah konkret. PB HMI akan terus mengawal isu ini secara konsisten,” tambah Fauzi.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal isu ini, Ahmad Fauzi menyatakan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi massa dalam skala besar.
“Dalam waktu dekat, kami berencana melakukan aksi demonstrasi di Jakarta untuk mendesak transparansi dan ketegasan hukum atas carut-marutnya pengawasan gelper di Kepri ini,” pungkasnya.
