Korannusantara.id – Tapanuli Selatan, Beredarnya pemberitaan yang menyebut pemilik kios pupuk subsidi diduga terkesan “kebal hukum” karena memiliki hubungan keluarga dengan pihak kepolisian.
Ronald Harahap salah satu dari Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum (GMMPH-Tabagsel) sebagai pelapor dugaan Mark Up Harga Eceran (HET) pupuk subsidi di kecamatan Aek Bilah Tapanuli Selatan menyampaikan, bahwa Pihak Polres Tapanuli Selatan menyatakan telah melakukan penelusuran internal terkait informasi tersebut.
“Polres Tapsel menyampaikan kepada kita (Tim), tidak ada yang terlibat maupun mengurusi hal itu. Mungkin itu hanya pernyataan sepihak.” ujar Ronald Harahap, Kamis, 30 April 2026.
Ia menegaskan bahwa jika terdapat hubungan keluarga antara individu tertentu dengan aparat kepolisian, hal itu tidak serta-merta berkaitan dengan aktivitas usaha yang dijalankan.
“Kalau kebetulan ada saudaranya yang memiliki usaha, itu terlepas. Karena tidak ada hak untuk melarang saudara membuka usaha.” katanya.
Lebih lanjut, Saut Harahap juga menjelaskan, pihak kepolisian telah mengklarifikasi bahwa sosok yang disebut-sebut dalam pemberitaan sebelumnya bukan merupakan anggota aktif Polres Tapanuli Selatan.
“Oknum yang disebut – sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik kios pupuk bersubsidi yang beredar di tengah-tengah masyarakat bukan anggota polisi aktif Polres Tapsel.” Tegas Saut Harahap.
Dalam pemberitaan sebelumnya, salah satu nama yang berulang kali disebut dalam pemeriksaan lanjutan terkait dugaan praktik mark up harga pupuk subsidi di Kecamatan Aek Bilah di Polres Tapanuli Selatan, pada Selasa, 28 April 2026, adalah oknum kepala desa berinisial “RR”, yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan seorang anggota DPRD Tapanuli Selatan aktif dari daerah pemilihan Aek Bilah dan pemilik kios pupuk juga disebut-sebut bersikap terkesan kebal hukum dan merasa berada “di atas angin” dalam menghadapi proses hukum yang berjalan.
Isu ini mencuat seiring dugaan adanya hubungan kekerabatan antara pemilik kios pupuk subsidi dengan oknum di Polres Tapanuli Selatan. Dugaan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara.
Namun Polres Tapsel tetap berkomitmen Profesional dan Transparan memproses setiap laporan pengaduan masyarakat, diminta kepada masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan pernyataan sepihak dan polres Tapsel selalu membuka ruang komunikasi.
(RED)
