Korannusantara.id, Madina – Ketua Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Ruslan Padli Batubara, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk menyikapi secara objektif berbagai isu yang berkembang terkait dugaan pemotongan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2026.
Sebagai putra asli Mandailing Natal, Ruslan menegaskan pentingnya menjaga kejernihan berpikir dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat harus lebih bijak dan objektif dalam menilai setiap isu yang beredar. Jangan sampai kita tergiring oleh opini yang belum tentu benar, apalagi jika informasi tersebut belum memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ruslan dalam keterangan persnya, pada Rabu (22/4/2026).
Ia juga menekankan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa harus disikapi melalui mekanisme yang tepat, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta asas praduga tak bersalah.
“Jika memang ada indikasi pelanggaran, tentu harus dibuktikan dengan data dan fakta yang valid, serta dilaporkan melalui jalur yang resmi. Namun jika tidak, maka sangat disayangkan apabila isu tersebut justru menimbulkan kegaduhan dan merusak kepercayaan publik,” lanjutnya.
Ruslan turut mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemuda, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah serta mengawal penggunaan Dana Desa agar tetap sesuai dengan peruntukannya.
“Dana Desa adalah instrumen penting dari pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, mari kita jaga bersama agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak diselimuti oleh prasangka yang tidak berdasar,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ruslan berharap masyarakat Mandailing Natal tetap mengedepankan persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.
“Madina adalah rumah kita bersama. Sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga keharmonisan, memperkuat persatuan, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik demi masa depan daerah yang lebih maju,” tutupnya. (red)
