Korannusantara.id, Jakarta – Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai tuduhan penistaan agama yang dialamatkan kepada Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, tidak proporsional, tidak objektif, dan cenderung bernuansa politis.
“Tuduhan penistaan agama sangat tidak mendasar dan mengada-ada. Pak JK tidak menuding, menghujat, atau melecehkan agama tertentu. Reaksi yang muncul justru berlebihan, reaksioner, dan sarat emosional,” tegas Nasky dalam keterangan persnya, pada Rabu (15/4/2026).
Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu menilai polemik yang muncul dari penafsiran ceramah Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada (UGM) terlalu dibesar-besarkan. Ia menduga ada upaya penggiringan opini liar dan framing negatif yang menyudutkan pribadi JK.
“Rasanya terlalu berlebihan menanggapi pernyataan Pak JK dengan narasi agitatif dan provokatif yang justru menjadi pemicu konflik lebih luas,” ujarnya.
Menurut Nasky, pernyataan Jusuf Kalla justru mengajak masyarakat Indonesia yang majemuk untuk memahami esensi hubungan antaragama yang dinamis dan bertemu pada nilai universal kemanusiaan.
“Pak JK mengajak semua anak bangsa melakukan refleksi, evaluasi, dan menemukan solusi atas fenomena keagamaan berbasis data dan fakta, sekaligus mengantisipasi konflik di tengah tensi politik nasional maupun global,” jelasnya.
Ia juga menilai, dalam praktiknya, isu agama kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
“Oleh sebab itu, kita berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang memecah belah kerukunan antarumat beragama. Momentum ini harus memperkuat dialog, persaudaraan, dan nilai-nilai Pancasila,” kata Nasky.
Lebih lanjut, Nasky yang juga penulis buku Anak Muda dan Perubahan: Politik Kaum Muda serta Polri Presisi menilai pengalaman Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik di Poso dan Aceh menjadi bukti kapasitasnya sebagai tokoh perdamaian.
Ia menegaskan, tudingan bahwa JK tidak memahami nilai agama lain tidak tepat, karena pernyataan tersebut harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami percaya Pak JK akan memberikan penjelasan secara bijak dan proses yang berjalan akan menghasilkan kejelasan yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Dorong Publik Lebih Bijak dan Rasional
Nasky menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial.
“Jika menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor yang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci yang berpihak pada kepentingan nasional,” paparnya.
Ia juga menyinggung konsep decapitation strategy, yakni serangan terhadap figur penting dalam kebijakan publik, serta policy sabotage, yaitu upaya merusak kredibilitas tokoh ketika tidak mampu menyerang secara langsung.
“Kami mengajak publik lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh framing negatif dan narasi provokatif tanpa dasar empiris,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Nasky mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto agar tetap kondusif dalam membangun negara.
“Jangan biarkan pejabat publik dihancurkan karena kita lalai membaca taktik lawan. Demokrasi sejati berdiri di atas kebenaran, bukan fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya. (red)
