Kabupaten Bekasi, Korannusantara.id— Upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka ruang komunikasi dengan kalangan mahasiswa mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Dialog yang mempertemukan Plt Bupati Bekasi beserta jajaran dengan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dinilai menjadi momentum penting dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.
Forum tersebut dipandang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan kelompok intelektual muda. Melalui dialog yang berlangsung dua arah, mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, hingga masukan secara langsung kepada para pengambil kebijakan.
Ketua Umum LSM SNIPER, Gunawan, menyambut positif forum komunikasi tersebut. Menurutnya, pola dialog yang dibangun Pemkab Bekasi menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam tata kelola pemerintahan, dari yang sebelumnya terkesan formal dan terbatas menjadi lebih terbuka terhadap partisipasi publik.
“Dialog dua arah antara pemerintah Kabupaten Bekasi dan mahasiswa Cipayung Plus merupakan langkah strategis dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan ini mengubah komunikasi yang kaku menjadi lebih interaktif, efektif, dan partisipatif,” ujar Gunawan dalam Keterangan kepada Korannusantara.id Senin,(6/4/2026).
Ia menilai, keterlibatan mahasiswa dalam ruang diskusi kebijakan publik memiliki arti penting, karena menghadirkan perspektif kritis dan konstruktif dari generasi muda. Kehadiran mahasiswa dalam forum semacam ini juga diyakini dapat memperkuat prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, menurut Gunawan, masukan dari mahasiswa dapat menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya ruang dialog terbuka, proses pengambilan keputusan dinilai akan lebih inklusif dan tidak berjalan sepihak.
Gunawan juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan forum komunikasi semacam itu. Ia mengingatkan agar dialog antara pemerintah dan unsur masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak berhenti pada satu momentum saja, tetapi menjadi budaya komunikasi yang terus dirawat.
“Yang terpenting adalah konsistensi. Dialog seperti ini harus terus dibangun agar tercipta kepercayaan publik dan kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, keberlangsungan dialog publik akan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika ruang partisipasi dibuka secara nyata, maka kebijakan yang dihasilkan pun berpotensi lebih aspiratif, terukur, dan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.
Melalui forum tersebut, hubungan antara pemerintah daerah dan mahasiswa diharapkan semakin konstruktif. Kolaborasi yang terbangun juga diyakini mampu mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingansyarakatuas.( Ads)
