Jakarta , 6 Maret 2026 – Direktur Indonesian Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pernyataan sejumlah pengamat politik dalam sebuah forum halal bihalal telah mengarah pada upaya yang dinilai berbahaya terhadap stabilitas pemerintahan.
Menurut Iwan, pernyataan yang disampaikan, termasuk oleh Saiful Mujani, Ferry Amsari dan beberapa tokoh lain, tidak sekadar kritik, melainkan sudah mengarah pada ajakan yang berpotensi menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita lihat, pernyataan ini sudah mengarah pada upaya makar, karena selain ingin menjatuhkan presiden secara terbuka, juga mengajak pihak lain,” ujar Iwan.
Ia mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan menyelidiki pernyataan tersebut guna memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum.
“Perlu dilakukan penyelidikan, termasuk menggali kemungkinan adanya dugaan makar. Ini harus didalami oleh penegak hukum,” tegasnya.
Iwan juga menilai, kritik yang berkembang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan asing maupun oligarki. Ia menyebut sejumlah langkah pemerintah seperti penertiban kebun sawit ilegal, tambang ilegal, hingga pengungkapan mafia migas sebagai faktor yang memicu resistensi.
Di sisi lain, ia menanggapi anggapan bahwa DPR tidak berfungsi secara optimal. Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi politik dari koalisi besar yang mendominasi parlemen.
“Koalisi besar tentu wajar jika mendukung program pemerintah. Itu konsekuensi logis dalam sistem politik,” ujarnya.
Iwan juga menyoroti kondisi global yang tidak menentu, mulai dari konflik geopolitik hingga krisis energi dunia, yang menurutnya membutuhkan stabilitas politik dalam negeri.
Dalam situasi tersebut, ia mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan tidak memperkeruh suasana dengan pernyataan yang dinilai provokatif.
“Dalam kondisi global seperti ini, kita butuh persatuan dan iklim politik yang adem agar pemerintah bisa fokus bekerja,” katanya.
Lebih lanjut, Iwan menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo masih tinggi, berdasarkan sejumlah survei yang menunjukkan angka di atas 70 persen.
Ia pun mempertanyakan narasi yang menyebut adanya dorongan untuk menjatuhkan presiden di tengah tingkat kepercayaan publik yang masih kuat.
“Kalau approval rating masih 70-80 persen, lalu rakyat yang mana yang ingin menjatuhkan? Ini bisa dianggap provokatif,” ujarnya.
Iwan kembali menegaskan pentingnya peran aparat penegak hukum untuk mengusut polemik tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“APH harus bergerak agar tidak ada spekulasi liar. Ini penting untuk menjaga stabilitas,” tutupnya.
