Korannusantara.id – Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) Bidang Politik dan Keamanan, Maulana Taslam, menanggapi kembali mencuatnya pemberitaan mengenai pernyataan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, terkait partisipasi masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Maulana menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan lama yang kembali diangkat tanpa konteks utuh sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Kita perlu objektif. Itu pernyataan lama yang disampaikan dalam konteks semangat gotong royong dan partisipasi sosial. Jangan kemudian dipelintir seolah-olah negara ingin melepaskan tanggung jawabnya,” tegas Maulana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/02/2026).
Menurutnya, MBG adalah program strategis nasional yang secara konstitusional tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dalam aspek pembiayaan dan pelaksanaannya. Gagasan tentang partisipasi masyarakat, lanjut Maulana, harus dipahami sebagai dukungan tambahan yang bersifat sukarela, bukan pengalihan beban negara kepada rakyat.
Maulana juga menilai, pandangan yang disampaikan Ketua DPD RI merupakan bentuk semangat dan komitmen kelembagaan dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Justru itu menunjukkan bahwa Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menahkodahi lembaga DPD RI tidak berdiri di luar agenda pembangunan nasional. Ada semangat kolaborasi dan dukungan terhadap program prioritas Presiden. Ini mencerminkan bahwa lembaga negara harus saling bersinergi dalam membangun bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, DPD RI memiliki fungsi representasi daerah dan pengawasan yang strategis. Oleh karena itu, dukungan terhadap program prioritas nasional harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.
Maulana mengingatkan agar polemik ini tidak mengaburkan substansi utama dari MBG, yakni peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
“Perdebatan publik seharusnya difokuskan pada tata kelola, transparansi anggaran, dan efektivitas implementasi. Kritik tentu sah, tetapi harus proporsional dan konstruktif,” tambahnya.
Sebagai organisasi kepemudaan terbesar di Sumatera Bagian Selatan DPP KAMSRI melalui Ketua Bidang Politik dan Keamanan mendorong seluruh elemen bangsa menjaga kualitas diskursus publik agar tetap sehat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kita semua punya tanggung jawab moral memastikan program yang menyentuh masa depan anak bangsa ini berjalan optimal. Jangan sampai narasi yang tidak utuh justru melemahkan kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional,” pungkas Maulana.
