Korannusantara.id – Artikel, Genap satu tahun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang dan Syahdian Purba Siboro, memimpin Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Dalam kurun waktu tersebut, berbagai langkah mulai dilakukan untuk menata daerah otonomi yang dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejak tahun 2008. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintahan Fery–Syahdian berupaya menjalankan sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik.
Dinilai Pro Rakyat
Aktivis Labusel, Irpan Ripai Nasution, menilai sejumlah kebijakan yang diambil selama setahun terakhir cukup berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah pemerintah daerah terlihat dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur.
Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi di awal masa pemerintahan, yakni kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang memaksa dilakukan refocusing terhadap berbagai program daerah.
Di tengah kondisi tersebut, Bupati Fery tetap memutuskan melanjutkan pembangunan Jembatan Sungai Barumun II serta Jalan Lingkar Kotapinang dengan alokasi anggaran sekitar Rp40 miliar.
Proyek yang sempat mangkrak hampir lima tahun itu kini mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Jembatan telah rampung, sementara jalan lingkar sudah bisa dilintasi meskipun masih dalam tahap perkerasan.
Pembenahan RSUD Kotapinang
Perhatian publik juga sempat tertuju pada kebijakan pergantian Direktur RSUD Kotapinang, dengan menunjuk dr. Lisa Purba menggantikan dr. Ridwan.
Keputusan tersebut sempat menuai beragam reaksi. Namun setelah pergantian itu, berbagai persoalan di rumah sakit mulai terungkap, mulai dari tunggakan insentif tenaga kesehatan, kekosongan obat, kerusakan alat kesehatan, hingga kualitas pelayanan.
Kondisi tersebut bahkan menarik perhatian Ombudsman Republik Indonesia yang turun melakukan penilaian terkait dugaan maladministrasi.
Berbagai masalah itu kini menjadi pekerjaan besar bagi manajemen rumah sakit untuk dibenahi secara bertahap.
Lapangan SBBK Jadi Ruang Hidup UMKM
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah juga membuka ruang bagi pelaku usaha kecil untuk beraktivitas di Lapangan SBBK Kotapinang.
Kebijakan ini sempat menuai kritik karena dinilai merusak fasilitas lapangan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru menghidupkan ekonomi masyarakat.
Kini puluhan pelaku UMKM berjualan di kawasan tersebut, mulai dari makanan, minuman, hingga wahana permainan anak-anak. Lapangan yang sebelumnya hanya digunakan untuk kegiatan resmi pemerintah kini berubah menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi warga.
Pertahankan Opini WTP
Pada tahun pertama kepemimpinan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Meski WTP bukan sekadar prestasi melainkan kewajiban, capaian ini dinilai menjadi indikator bahwa laporan keuangan daerah disusun secara akuntabel dan sesuai standar.
Namun demikian, Irpan menilai satu tahun tentu belum cukup untuk menilai keseluruhan kinerja pemerintahan.
“Setidaknya dari kebijakan yang ada, kita sudah bisa melihat arah dan akselerasi pemerintahan,” ujarnya.
Catatan dari DPRD
Pandangan berbeda datang dari anggota DPRD Labusel dari Fraksi Hanura, Ruslan Tambak.
Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, terutama terkait kondisi infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, serta kualitas pendidikan.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, maraknya pencurian kelapa sawit, dan judi online.
Ruslan juga menilai kondisi fiskal daerah belum menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi Transfer ke Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah yang dinilai masih stagnan.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi beberapa langkah pemerintah daerah, seperti upaya meningkatkan disiplin aparatur serta menghidupkan ruang publik SBBK yang kini menjadi pusat aktivitas masyarakat dan UMKM.
Ia berharap ke depan kinerja pemerintah daerah dapat semakin meningkat dan mampu menjawab harapan masyarakat sesuai visi dan misi pada Pilkada 2024.
