Korannusantara.id, Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengkritik keras pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja. PP KAMMI menilai pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam membaca persoalan mendasar arah pembangunan nasional.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menegaskan bahwa Bappenas semestinya menjadi penjaga arah pembangunan jangka panjang Indonesia, bukan justru mendorong kebijakan yang berpotensi menciptakan ketergantungan masyarakat.
“Pernyataan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi pembangunan dari agenda transformasi struktural menuju kebijakan populis jangka pendek. Program MBG tidak bisa menggantikan tanggung jawab utama negara dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, layak, dan berkelanjutan,” ujar Arsandi, dalam keterangan. Jumat (30/1/2026).
Ia menilai pernyataan Kepala Bappenas tersebut juga tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya generasi muda, di tengah sulitnya memperoleh pekerjaan.
“Masalah paling mendesak hari ini bukan hanya soal makan hari ini, tetapi kepastian hidup esok hari. Negara seharusnya hadir dengan solusi nyata melalui penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Arsandi memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persoalan ketenagakerjaan nasional masih berada pada level mengkhawatirkan. Pada Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai 7,46 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen.
Sementara itu, laporan BPS Mei 2025 mengungkapkan bahwa generasi Z dan sebagian generasi milenial menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Dari total 7,28 juta pengangguran pada Februari 2025, sekitar 3,55 juta di antaranya merupakan Gen Z berusia 15–24 tahun, atau hampir setengah dari total pengangguran nasional.
Kondisi tersebut diperparah oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 88.519 pekerja mengalami PHK. Bahkan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat angka PHK hampir menyentuh 100 ribu orang sepanjang tahun 2025.
Menurut Arsandi, situasi ini seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama pembangunan nasional, terlebih menjelang puncak bonus demografi.
Ia mengingatkan bahwa Bappenas sendiri memproyeksikan Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2030–2040, ketika penduduk usia produktif mencapai 64–68 persen dari total populasi. Momentum tersebut menjadi peluang krusial bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan syarat tersedianya sumber daya manusia berkualitas dan lapangan kerja yang memadai.
Senada dengan itu, Ketua Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan PP KAMMI, Muhammad Alfiansyah, menilai membenturkan urgensi pemenuhan gizi dengan penciptaan lapangan kerja merupakan logika kebijakan yang keliru dan berbahaya.
“Kita sepakat gizi adalah investasi jangka panjang. Namun, memberikan makan gratis tanpa diiringi kepastian lapangan kerja bagi usia produktif adalah kebijakan yang tidak berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Alfiansyah, kesehatan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan ekonomi. Jika negara hanya fokus pada pembagian makanan sementara angka PHK terus meningkat, maka yang tercipta adalah siklus ketergantungan baru.
“Kita tidak ingin masyarakat sehat secara fisik tetapi tertekan secara ekonomi karena tidak memiliki pekerjaan. Program MBG seharusnya tidak dikelola secara populis, melainkan menjadi penggerak ekonomi riil dengan menyerap tenaga kerja lokal di setiap daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).
“Ketika saya ditanya apakah MBG lebih penting dibandingkan lapangan kerja, saya mengatakan MBG lebih mendesak,” ujar Rachmat.
