Korannusantara.id, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang merata dan berdampak langsung bagi masyarakat dengan menetapkan tema “Infrastruktur Berkeadilan untuk Konektivitas, Pelayanan Berkualitas, dan Ekonomi Berkelanjutan” sebagai arah pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Penetapan tema tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2027, yang digelar secara virtual dari Command Center Diskominfosantik, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (26/1/2026).dikutip dari Diskominfosantik.
Dalam sambutannya, Asep menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi harus menjamin keadilan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
“Tema pembangunan tahun 2027 ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata, adil, dan berkelanjutan,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD.
Menurutnya, RKPD memiliki peran krusial karena menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD, sekaligus menetapkan target kinerja pembangunan daerah yang terukur, termasuk kerangka ekonomi dan pendanaan daerah.
Asep juga menekankan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bekasi 2025–2029, sehingga penyusunannya harus menjamin kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
“Keselarasan ini penting agar pembangunan daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asep mengakui bahwa Kabupaten Bekasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen, baik DPRD, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Melalui forum ini, kami mengajak seluruh stakeholder untuk aktif menyampaikan aspirasi dan gagasan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengingatkan perangkat daerah agar mencermati setiap masukan yang disampaikan dalam forum, sekaligus merumuskan program dan kegiatan yang realistis dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan daerah.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari DPRD Kabupaten Bekasi, Sekretaris Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bappeda kabupaten/kota sekitar, kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, perwakilan kawasan industri, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Menutup sambutannya, Plt Bupati Bekasi menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan kontribusi pemikiran seluruh peserta forum demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Bekasi yang lebih maju dan berkeadilan. ***
