Korannusantara.id Jakarta – Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyampaikan pandangannya terkait agenda reformasi Polri dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan dukungan agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
Safaruddin mengawali pernyataannya dengan menyinggung proses reformasi Polri yang tengah berjalan, termasuk pembahasan di Komisi III DPR RI. Ia menyampaikan harapan agar reformasi tersebut mampu membawa perubahan nyata, terutama dalam aspek budaya kerja di lingkungan Polri.
“Kita lihat bergulirnya reformasi Polri di Komisi III juga ada, tim panja reformasi Polri, saya dari Komisi III mengharapkan adanya perubahan perubahan yang dilakukan Polri khususnya masalah kultur, ini yang perlu kita betul-betul lakukan langkah langkah konkret supaya gimana perilaku Polri bisa berubah menjadi lebih baik, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolri tadi melayani masyarakat,” kata Safaruddin dalam rapat kerja di DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia menegaskan bahwa fokus utama reformasi Polri seharusnya diarahkan pada perubahan kultur organisasi, bukan pada perubahan sistem ketatanegaraan atau mekanisme pemilihan pimpinan Polri.
“Jadi masalah kultur yang penting, bukan perubahan sistem dan kedudukan Polri yang akan diubah, bukan juga perubahan sistem pemilihan Kapolri yang tidak melalui DPR RI, karena kalau melalui DPR RI itu kan merupakan perwakilan rakyat kita di sini, dan ada checks and balances,” ucap dia.
Lebih lanjut, Safaruddin mengingatkan pengalaman masa lalu terkait proses pemilihan Kapolri yang tidak melibatkan DPR RI dan sempat menimbulkan konflik internal di tubuh Polri.
“Mungkin saya bisa ingatkan berapa tahun lalu pemilihan Kapolri pernah terjadi konflik internal di Polri, jadi dua Kapolri yang mengaku karena tidak melalui DPR, tapi setelah melalui DPR RI, Komisi III, semua tidak pernah lagi terjadi konflik internal dalam pemilihan Kapolri,” ucap dia.
Ia juga menanggapi isu yang belakangan berkembang mengenai wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, PDIP tetap konsisten pada sikap mendukung Polri berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
“Oleh karena itu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri pemilihan Kapolri melalui Komisi III DPR dan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden RI,” ujarnya. (red)
