Korannusantara.id – Rantauprapat, Sumatera Utara, Aksi Dua aktivis mahasiswa asal Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yakni Muhammad Syafi’i dan Aidil Akbar Lubis, melakukan aksi jalan kaki menuju Jakarta yang dimulai pada Senin, 15 Desember 2025.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terbuka, keras, dan bermartabat terhadap carut-marut kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai telah menyimpang jauh dari mandat negara untuk melindungi dan memberdayakan rakyat kecil.
Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa kebijakan KUR saat ini tidak lagi berpihak pada rakyat. Negara, melalui perbankan, justru hadir sebagai alat penekan baru bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pedagang kecil.“Kami secara tegas meminta Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera mengembalikan agunan dan jaminan pinjaman KUR masyarakat serta menghentikan praktik-praktik perbankan yang mempersulit rakyat kecil dalam mengakses pinjaman KUR. Program ini bukan alat pemerasan, tetapi seharusnya menjadi instrumen pembebasan ekonomi rakyat,” tegas Syafi’i.
Menurut para aktivis, praktik peminjaman KUR dengan menggunakan jaminan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat awal program KUR. Negara seolah melegalkan penghisapan jerih payah rakyat melalui mekanisme bunga, denda, dan ancaman penyitaan aset kecil milik masyarakat.
Sekretaris DPD GMNI Sumatera Utara, Hamdani Hasibuan, menjelaskan bahwa pada Kamis, 18 Desember 2025 pukul 16.20 WIB, rombongan aksi tiba di Rantauprapat dan disambut oleh mahasiswa serta elemen gerakan rakyat, termasuk Rizki Harahap, mahasiswa Labuhanbatu, penyambutan tersebut dirangkaikan dengan Pengajian Pinjaman KUR sebagai bentuk konsolidasi moral, ideologis, dan politik.“Pengajian Pinjaman KUR ini bukan seremoni. Ini adalah pengadilan moral terhadap negara dan perbankan dalam Pengajian Pinjaman KUR menilai aksi ini sebagai bentuk perlawanan etis dan konstitusional, yang menuntut negara kembali pada mandat Pasal 33 UUD 1945 yakni ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan keuntungan semata aksi Jalan kaki menuju Jakarta adalah simbol bahwa rakyat telah kehabisan ruang dialog, sehingga perlawanan harus dilakukan secara terbuka dan kolektif,” ujar
Bung Hamdani.Gerakan jalan kaki menuju Jakarta ini merupakan akumulasi kemarahan sosial terhadap pemangku kebijakan, khususnya Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, yang dinilai lalai melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perbankan, terutama di Sumatera Utara. Dugaan praktik peminjaman KUR dengan jaminan, prosedur berbelit, serta tekanan terhadap debitur kecil menjadi bukti bahwa sistem telah berpihak pada kepentingan modal, bukan rakyat.
Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan konvensional (unbankable). Oleh karena itu, KUR dirancang dengan pendekatan afirmatif dan perlindungan negara.
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa KUR dapat diberikan tanpa agunan tambahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jaminan bukanlah syarat wajib dalam pemberian KUR. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) memberikan ruang bagi penyalur KUR untuk meminta agunan tambahan dalam kondisi tertentu, namun bersifat opsional dan harus memperhatikan karakteristik serta tujuan KUR.
Selain itu, melalui PMK Nomor 202/PMK.05/2022, pemerintah memberikan subsidi bunga dan skema penjaminan kredit KUR melalui lembaga penjamin. Skema ini menempatkan negara sebagai penjamin utama risiko kredit, sehingga secara hukum fungsi agunan debitur telah digantikan oleh mekanisme penjaminan pemerintah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga tidak mewajibkan adanya jaminan dalam pemberian kredit. Pasal 8 ayat (1) hanya mengatur kewajiban bank untuk memiliki keyakinan atas kemampuan dan itikad debitur dalam melunasi kewajibannya, yang penilaiannya didasarkan pada kelayakan usaha, bukan semata-mata kepemilikan agunan, dari program keberpihakan menjadi alat penundukan ekonomi Bahwa Kredit Usaha Berubah Wajah oleh karena itu, para aktivis mahasiswa Sumatera Utara menyampaikan tuntutan keras :
1. Pengembalian seluruh agunan dan jaminan pinjaman KUR masyarakat.
2. Evaluasi total dan audit terbuka keseluruhan terhadap perbankan penyalur KUR di Sumatera Utara.
3. Penindakan tegas terhadap oknum perbankan yang mempersulit dan menekan rakyat.
4. Reformasi menyeluruh kebijakan KUR agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil khsusunya perbankan BUMN.
Para aktivis menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti di Jakarta. Selama negara masih membiarkan rakyat kecil diperas atas nama kebijakan, selama itu pula perlawanan akan terus dilanjutkan. Tandas, Hamdani Hasibuan
