KoranNusantara.id,KEPRI- Percepatan pelaksaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan pengadaan atau pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum program MBG yang menyebar diseluruh wilayah kabupaten/kota di Kepri.
Berdasarkan data terkahir Badan Gizi Nasional (BGN) per 10 September 2025, tercatat SPPG yang telah operasional di Kepri sebanyak 95 unit SPPG.
95 unit SPPG ini terbagi di beberapa wilayah kabupaten/kota yakni kota Batam sebanyak 63 unit, kota Tanjungpinang 7 unit, kabupaten Bintan 3 unit, kabupaten Natuna 3 unit, kabupaten Kepulauan Anambas 1 unit, kabupaten lingga 1 unit dan kabupaten Karimun sebanyak 17 unit.
Masing-masing dapur SPPG sebagai penyelenggara dan penyalur MBG, menetapkan dan melaksanakan pembagian porsi dan jumlah penerima manfaat MBG berdasarkan hasil MoU yang dilakukan sebelumnya.
Sehingga didapati antar dapur SPPG memiliki jumlah penerima manfaat yang berbeda. Setiap harinya, sebanyak 3000 s/d 4000 porsi menjadi tanggung jawab dapur SPPG yang diberikan kepada penerima manfaat.
Kita fokus pada penyaluran MBG untuk satuan pendidikan di Kepri, jumlah SPPG yang telah terbentuk dan beroperasi saat ini dapat dikatakan belum seluruhnya mampu memenuhi atau mengcover seluruh satuan pendidikan yang ada.
Ini dapat dilihat dari jumlah satuan pendidikan di Kepri berdasarkan Portal Data Pendidikan pertanggal 09 September 2025 yang mencapai 2.775 satuan pendidikan yang terdiri dari 848 TK, 1.069 SD, 504 SMP, 224 SMA, 105 SMK dan 25 SLB.
Jumlah satuan pendidikan diatas tersebut bahkan lebih tinggi jika digabungkan dengan satuan pendidikan lainnya sebagai target penerima manfaat seperti SPS yang berjumlah 118, Dikmas 271, KB 429 dan TPA sebanyak 16. Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan, satuan pendidikan di Kepri berjumlah 3.609 satuan pendidikan.
Perlu diketahui bersama bahwa target MBG kepada penerima manfaat tidak hanya diberikan pada satuan pendidikan semata.
Penerima manfaat ini bisa berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita (3B). Ini pula yang menjadi dasar, selain bekerjasama dengan satuan pendidikan, SPPG juga bekerjasama dengan posyandu didaerahnya.
Kembali pada penyaluran MBG untuk penerima manfaat dalam hal ini pada satuan pendidikan. Untuk memudahkan perkiraan kebutuhan layanan SPPG, seandainya saja dalam satu unit dapur umum SPPG menaungi 10 satuan pendidikan untuk 3000 s/d 4000 porsi setiap harinya, dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan di Kepri hari ini maka, yang dibutuhkan Kepri untuk membangun SPPG setidaknya sebanyak 360 unit SPPG.
Kebutuhan jumlah ini bisa menurun jika satu dapur SPPG menaungi lebih dari 10. Sebagaimana salah satu contoh dapur SPPG yang ada di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang menaungi hingga 11 satuan pendidikan.
Sebaliknya, jumlah ini dapat pula bertambah bahkan melebihi perkiraan unit SPPG yang dibutuhkan. Mengingat, selain satuan pendidikan, SPPG juga mengurusi 3B sebagai penerima manfaat. Belum lagi dengan adanya pengaturan jarak antar SPPG dengan radius sejauh 6 Km atau maksimal 30 menit waktu pengantaran untuk menjaga kualitas porsi MBG.
Banyaknya target penerima manfaat, faktor geografis setiap wilayah yang berbeda, jumlah porsi yang tinggi, memungkin dapur umum SPPG harus mempersempit ruang dan kuota kerjasama antara penerima manfaat.
Ini dilakukan selain untuk memaksimalkan kerja dan penyaluran, juga upaya untuk meminimalisir resiko-resiko yang terjadi seperti makanan basi, pasokan bahan baku dan lain sebagainya.
Dari beberapa faktor diatas, faktor geografis sangat memberikan pengaruh besar terhadap kerja dan kelangsungan SPPG. Mengingat Kepri merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil, disebagian tempat bahkan memerlukan waktu yang lama untuk menyeberang antar pulau. Ini juga harus menjadi pertimbangan pelaksana/koordinator SPPG dan Kelompok Kerja (Pokja) MBG Kepri.
Walaupun ini dapat diatasi sebagai alternatif, melalui tingkat jumlah pekerja dan mobil operasional pengantar MBG serta jumlah atau batasan kuota penerima manfaat. Selain itu, juga dapat didukung oleh kerja sama dengan pihak ketiga untuk membentuk SPPG.
Terlepas dari itu semua, sejauh ini Kepri sudah menunjukkan hasil sementara yang cukup memuaskan dalam konteks percepatan SPPG.
Mengingat program MBG yang baru dimulai di awal tahun 2025 ini, Kepri mampu membentuk SPPG sebanyak 95 unit hanya dalam jangka waktu kurang lebih 9 bulan.
Menjadi harapan kita bersama, pelaksanaan program MBG tidak hanya sebatas melepaskan tuntutan janji dari kampanye presiden waktu itu.
Pelaksanaan dan percepatan MBG ini pula diharapkan tidak dijadikan sebagai ajang perlombaan, saling adu kekuatan dan kesanggupan antar Pokja disetiap daerah untuk memperoleh citra dan penilaian kinerja serta simpati pemerintah pusat maupun masyarakat.
Program MBG harus menyentuh kebutuhan penerima manfaat, mampu memperbaiki gizi penerima manfaat sebagaimana salah satu tujuan dari MBG ini, dan tidak mengeyampingkan program prioritas sosial masyarakat lainnya.
Maka penting dalam semester dekat ini, wakil gubernur Kepri yang sekaligus sebagai Ketua Pokja MBG Kepri melakukan evaluasi dan penilaian tolak ukur kinerja SPPG termasuk pula percepatan pembentukan kebutuhan SPPG di Kepri guna memastikan SPPG yang ada mampu mengcover seluruh target dan jumlah penerima manfaat.
Evaluasi ini dapat dilakukan baik melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama dalam jangka pendek, maupun persiapan dampak jangka panjang terhadap program MBG dan pelaksana SPPG di Kepri.
Oleh: Edi Putra/ Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH.
(RED)
