Korannusantara.id, Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan kembali pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pedoman utama pembangunan nasional. Menurutnya, Pasal 33 harus menjadi fondasi dalam mengelola kekayaan negara agar dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat.
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, kekeluargaan. Yang kuat silakan, yang menengah ayo, yang lemah kita bantu, yang sangat lemah kita harus angkat, itu keluarga kita, itu anak-anak kita, itu semuanya warga negara Indonesia,” kata Prabowo membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo Tahun 2025, di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Prabowo mengungkapkan pemerintah berhasil menguasai kembali 3,2 juta hektare lahan yang sebelumnya dikuasai pihak tertentu tanpa hak. Selain itu, ia menegaskan tidak adanya kebijakan pemutihan dalam pengelolaan aset negara.
“Tidak ada pemutihan-pemutihan. Enak saja, sudah melanggar, minta diputihkan, ganti rugi yang benar. Kalau tidak ganti rugi, ya saya ambil,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan agar seluruh pemimpin konsisten dalam menjalankan amanah konstitusi. Pembangunan nasional, menurutnya, tidak boleh hanya berpihak pada segelintir orang, tetapi harus memberi manfaat luas.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” lanjutnya.
Prabowo pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras dalam pembangunan bangsa dengan berpedoman Pasal 33 UUD 1945.
“Belum satu tahun saya memerintah, tapi saya terima kasih kepada tim saya, menteri-menteri yang kerja keras. Kita buktikan dengan kita berpegang kepada Pasal 33, kita berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, kita sudah mencapai titik-titik yang penting. Produksi pangan meningkat luar biasa, Saudara-saudara. Terima kasih semua unsur, para gubernur, para bupati, terima kasih, TNI-Polri, luar biasa kerjanya,” ujarnya. (red)
