Korannusantara.id, Jakarta – Polri menggelar rapat persiapan peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM), dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia (RI). Dalam hal ini, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog.
Gerakan Pangan Murah rencananya digelar pekan depan. Gerakan ini diluncurkan sebagai respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui harga eceran tertinggi (HET).
“Dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, realisasi baru 8.000 ton. Fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran. Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah, dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan,” kata Irwasum Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo selaku pemimpin rapat pada Kamis (7/8/2025).
Rapat ini dihadiri Dirut Bulog, Mayjen TNI, Ahmad Rizal Ramdhani dan diikuti jajaran polda/polres secara daring. “Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami. Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur,” ucap Mayjen Ahmad Rizal.
Nantinya penyaluran beras SPHP akan dilakukan dengan dua skema. Pertama, langsung satuan wilayah ke Bulog. Kedua, via Koperasi Merah putih, Primkoppol, atau koperasi lainnya.
Ketentuan yang berlaku adalah batas beli per konsumen maksimal 10 kg. Namun ada pengecualian untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg.
Ketentuan selanjutnya, seluruh proses wajib patuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap, dengan harga jual wajib di bawah HET, dan wajib meng-input data pembeli.
Pengawasan distribusi akan dibuat ketat dan melibatkan Bhabinkamtibmas Polsek untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan lapangan. Kemudian akan ada Tim Pemantau Gabungan dari Bulog, Polri, Pemda, Bapanas yang mengevaluasi per harinya via aplikasi.
Dia mengatakan masyarakat mendapat akses hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP jika melihat, mengetahui, mendengar, dan hendak melaporkan penyimpangan. Satgas SPHP Polri yang dipimpin Kakorbinmas.
“Sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra tidak resmi,” tegas Komjen Dedi. (red)
