Korannusantara.id, Jakarta – Hari Anak Nasional (HAN) 2025 yang diperingati hari ini, 23 Juli 2025, Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap setiap anak Indonesia terbebas dari berbagai permasalahan, seperti kekerasan, perundungan, serta gizi buruk atau stunting yang masih menjadi ancaman.
Dia menuturkan, Peringatan Hari Anak Nasional 2025 ini harus dimaknai lebih dari sekedar seremonial di tengah semangat tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”.
“Jutaan anak Indonesia hari ini masih hidup dalam ketidakpastian, mengalami kekerasan, mengalami stunting, tidak mendapat pendidikan berkualitas, dan minim perlindungan sosial. Persoalan ini harus segera dijawab dengan kebijakan yang nyata,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyoroti tingginya angka kekerasan pada anak akibat sistem perlindungan yang belum terdesentralisasi dengan efektif.
Menurut Puan, banyak daerah yang belum memiliki unit layanan anak di tingkat desa atau kelurahan, dan belum terbangun sistem pelaporan dan pendampingan yang terintegrasi.
“Dan masih kekurangan tenaga sosial yang terlatih menangani kasus anak secara komprehensif,” ungkap Puan.
Selain kekerasan pada anak, Puan menilai masalah stunting di Indonesia juga masih menjadi tantangan serius yang dihadapi anak-anak.
Dia menuturkan, persoalan stunting sebagai bentuk kekerasan struktural terhadap anak yang sering luput dari perhatian.
“Pemerintah harus memastikan keadilan gizi dan kesejahteraan anak dari sejak dalam kandungan. Sebab anak-anak yang stunting hari ini akan sangat sulit menjadi generasi unggul esok hari,” ungkap Puan.
Dia juga mendorong adanya pembentukan unit layanan perlindungan anak dan keluarga di tingkat desa/kelurahan. Menurut Puan, program ‘Indonesia Bebas Stunting 2030’ pun harus dikejar melalui intervensi gizi dan sanitasi berbasis komunitas.
“Masalah stunting di Indonesia harus segera diatasi demi memastikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa bertumbuh menjadi sumber daya manusia (SDM) berkualitas emas seperti yang kita harapkan bersama, demi kemajuan Indonesia,” ungkap dia.
Di peringatan HAN 2025, Puan juga menyoroti banyaknya kasus anak yang menghadapi risiko perundungan, kekerasan seksual, hingga diskriminasi.
Di mana mereka dihadapkan pada lingkungan yang tidak aman secara fisik maupun digital di luar sekolah, termasuk paparan konten daring yang tidak mendidik.
“Anak-anak di desa tertinggal, wilayah adat, dan keluarga prasejahtera masih mengalami ketimpangan akut dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” terang Puan.
Oleh karenanya, dia menegaskan bahwa perlindungan anak harus masuk ke dalam kerangka besar pembangunan nasional dan lokal.
“Maka peringatan Hari Anak Nasional 2025 harus menjadi momentum nyata untuk menuju anak Indonesia bebas dari berbagai ancaman, baik itu kekerasan, bullying, stunting dan sebagainya. Ini membutuhkan peran semua pemangku kepentingan dan dari masyarakat itu sendiri, lewat saluran apapun,” pungkas Puan. (red)
