Korannusantara.id – Padangsidimpuan, Unjuk rasa jilid II yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hak Rakyat Sumatera Utara, yang sebelumnya dikenal dengan aksi buang sampah di kantor Wali Kota dan DPRD Padangsidimpuan, berakhir damai dan produktif di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batubola, Kamis (10/7/2025).
Pertemuan lima organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan yang tergabung dalam aliansi tersebut bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan, Mukhtar Harahap selaku Kepala Bidang Persampahan, berakhir dengan kesepakatan aksi nyata di TPA Batubola, Pertemuan ini juga diliput oleh awak media yang sejak awal turut mengawal dinamika aksi tersebut.
Dalam forum di TPA Batubola, berbagai solusi terkait persoalan sampah yang pernah disuarakan saat unjuk rasa dihadapan Wali Kota Padangsidimpuan pada 18 Juni 2025 lalu, dibahas dan langsung direspons oleh Dinas LHK.
Aliansi tersebut tidak hanya memberikan kritik, tapi juga menawarkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di kota Padangsidimpuan. “Baru kali ini saya bertemu dengan aktivis yang mengkritik sambil membawa solusi. Mereka juga mau terlibat langsung dan bertanggung jawab. Ini baru aktivis sejati,” ujar Mukhtar Harahap, Kabid Persampahan DLHK Padangsidimpuan.
Mukhtar menyatakan bahwa pihaknya telah lebih dulu membahas usulan solusi permasalahan sampah yang dipaparkan oleh aktivis dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hak Rakyat Sumatera Utara dan pertemuan di TPA Batubola ini merupakan langkah konkret menuju implementasi bertahap di lapangan.
Sementara itu, Fachrul Rozy dari AMATIR menyampaikan bahwa unjuk rasa mereka murni bertujuan menyuarakan permasalahan sampah di kota Padangsidimpuan, bukan untuk kepentingan politik maupun proyek pemerintahan. “Kami tidak punya motif tersembunyi. Aksi ini murni demi perbaikan lingkungan. Kami ingin pemerintah bekerja dengan baik dan kami siap membantu,” tegasnya.
Musno Saidi Siregar dari GEMMA PETA INDONESIA juga mengapresiasi respons positif Pemko Padangsidimpuan. “Kami puas karena ide dan solusi kami didengarkan dan dilibatkan dalam implementasi. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Puteri Leida Harahap, Wakil Sekjen DPN GEMMA PETA INDONESIA. Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp kepada awak media, ia menyebut keterlibatan aktivis dalamp proses pemerintahan merupakan langkah strategis Wali Kota Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes dalam membangun pemerintahan yang partisipatif dan bersih. “Pemko Padangsidimpuan telah memberi ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk belajar, terlibat, dan membentuk mental kepemimpinan. Ini cara elegan mencegah lahirnya aktivis bayaran,” tegasnya.
Dengan selesainya aksi jilid II secara damai dan berujung pada solusi konkret di lapangan, gerakan ini dinilai sebagai contoh sinergi sehat antara aktivisme dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan kota Padangsidimpun.
Diakhir percakapan, Puteri Leida menegaskan, bahwa unjukrasa menyuarakan aspirasi masyarakat, mengkritik kinerja pemerintah dan sedapat mungkin memberi solusi bukan hanya pengkritik ataupun untuk materi.
“Bukan Materi Tapi Solusi Yang Kita Sampaikan, Apalagi Untuk Mendapatkan Proyek, NO!!!.” pesan Puteri dengan tegas.
(Ronald Harahap)
