Korannusantara.id – Padangsidimpuan, Langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di beberapa titik di Kota Padangsidimpuan dan Mandailing Natal pada Jum’at 4 Juli 2025.
Kali ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan catatan keuangan dari kediaman Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (PT DNG), M. Akhirun Efendi Piliang alias KIR yang berada di jalan Mawar dan di Kantor utama PT DNG jalan Teratai Kota Padangsidimpuan.
Penggeledahan dilakukan usai KPK memperoleh bukti awal yang kuat mengenai aliran dana terkait perkara tersebut. “Dari penggeledahan tersebut, tim menemukan berbagai dokumen dan catatan keuangan.” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).
Tak berhenti di Kota Padangsidimpuan, penyidik kemudian bergerak ke wilayah Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyusul ditemukannya indikasi bahwa KIR juga terlibat dalam sejumlah proyek infrastruktur di daerah Mandailing Natal. “Tim melanjutkan penggeledahan di Dinas PUPR Mandailing Natal. Di sana, juga ditemukan dan diamankan dokumen-dokumen penting terkait pengadaan.” kata Budi Prasetyo.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah beberapa lokasi strategis termasuk Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut, tak lama setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 26 Juni 2025, kemudian dilakukan penggeledahan dengan menyisir rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP).
Dari hasil OTT, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, dari tujuh orang yang diamankan KPK ke gedung Merah Putih Jakarta Selatan saat OTT dilakukan, adapun kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu ;
– Topan Obaja Putra Ginting, Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara.
– Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK Dinas PUPR Sumut.
– Heliyanto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut.
– M. Akhirun Efendi Piliang, Dirut PT Dalihan Natolu Grup (DNG).
– M. Rayhan Dulasmi Pilang, Direktur PT Rona Na Mora (RN).
Kelima tersangka diduga terlibat dalam praktik suap dan atau dugaan adanya kesepakatan jahat terkait proyek jalan yang dibiayai APBD/APBN di wilayah Sumatera Utara, termasuk proyek yang dikerjakan melalui skema kerja sama antara Dinas PUPR dengan rekanan swasta.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk korupsi, termasuk dalam sektor infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan terus melakukan pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku di pemerintahan, tetapi juga korporasi dan pihak-pihak swasta yang turut menikmati hasil korupsi.” pungkas Budi Prasetyo.
(Ronald Harahap)
