Korannusantara.id, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul angkat bicara proyek penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Komandan korea Bambang pacul, menyebut kini penulisan ulang sejarah penuh dengan subjektivitas.
“Ini soal penulisan sejarah, soal penulisan sejarah, ini kan subjektivitas pasti ikut campur, 100% ikut campur subjektivitas, kan begitu,” kata Bambang Pacul kepada wartawan di, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Oleh karena itu, Pacul menyebut tak hanya pemerintah, maka PDIP juga bisa menulis sejarah sendiri.
“Jadi siapapun yang akan menulis pasti akan ada kontranya. Terhadap penulisan sejarah ini gimana Pak Pacul? yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan, Fadli Zon ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI perjuangan juga akan menulis sejarah,” tegasnya.
Terkait pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosan massal terhadap etnis China pada Mei 1998 tidak terbukti, Pacul meminta Fadli Zon membaca pernyataan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.
Ia menyebut sejarah versi Fadli tentu dapat ditabrakkan dengan fakta yang lebih akurat.
“Bahwa subjektivitas Pak Pak Fadli Zon mau mengambil cara yang berbeda, ya dipersilahkan, nanti kan ditabrakkan dengan ayat fakta, kita kan susah hari ini kalau kita hanya ngotot-ngototan tok, kan gitu loh,” kata dia.
“Jadi jangan sok benar sendiri,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan apresiasi kepada publik yang semakin menunjukkan kepedulian terhadap sejarah, termasuk masa transisi reformasi pada Mei 1998. Ia menilai, peristiwa kerusuhan 13–14 Mei 1998 masih menyisakan berbagai perdebatan dan sudut pandang, salah satunya terkait isu perkosaan massal yang hingga kini belum memiliki pijakan fakta yang kuat.
Demikian pula, kata Fadli, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Karena itu, Fadli menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menyikapi isu-isu tersebut, mengingat hal itu menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.
“Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998.” ungkap Fadli Zon dalam keterangan diterima, Senin (16/6/2025). (red)
