Korannusantara.id Jakarta – Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, apresiasi dan mendukung penuh langkah visioner Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berupaya untuk aktif melibatkan pelaku UMKM dalam pengelolaan tambang.
“Langkah visioner Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang berikhtiar ingin melibatkan UMKM dalam mengelola tambang patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak elemen masyarakat. Menurutnya, ini membuktikan keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat kecil. Bukan hanya slogan, tapi sebagi manifesto menuju Indonesia adil makmur,” kata Nasky dalam keterangannya, pada Rabu (11/6/2025).
Sesuai data yang dihimpun, Jumlah pengusaha di Indonesia masih berada pada angka sekitar 3,1 hingga 3,2 persen dari total populasi, jauh dari standar negara maju yang idealnya berada pada angka dua digit. Nasky pun membandingkan dengan negara tetangga seperti, Singapura yang jumlah pengusahanya mencapai 11 hingga 12 persen dari total populasi, Amerika Serikat juga demikian. Bahkan Malaysia berada di angka 6 persen dan Thailand 6,5 persen.
“Oleh karena itu, Nasky menyebut, bahwa Indonesia memerlukan lebih banyak pelaku UMKM yang patriotik dan nasionalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita membutuhkan pengusaha-pengusaha yang patriot yang nasionalis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasky menegaskan, pentingnya pelaku UMKM lokal dan nasional agar tidak mudah menyerahkan kendali ekonomi kepada pihak asing. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar para pelaku usaha mengedepankan kepentingan nasional di atas segalanya.
“Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo agar menjadi pengusaha yang betul-betul pengusaha nasionalis dan patriotik dan jangan kita menggadaikan negara kepada negara lain atau pengusaha lain. Ini sebenarnya rohnya,” tegas Eks PB HMI.
Menurut Aumni Indef school of political economy Jakarta, Nasky, upaya Menteri ESDM dalam melibatkan UMKM kelola tambang bisa menunjang perputaran ekonomi daerah dan nasional serta menaikkan daya ekonomi yang selama ini kalah oleh entitas korporasi atau perusahaan.
“Kata Nasky, upaya niat baik pemerintah untuk memberdayakan UMKM dalam mengelola tambang harus diapresiasi kendati harus dipilah dan dipilih UMKM mana saja yang layak mendapatkan konsesi. Karena menurutnya, tak semua UMKM punya kompetensi itu,” ujarnya.
Karena itu, pemberian izin kelola tambang kepada UMKM ini jadi langkah progresif emerintah untuk menerjemahkan asas keadilan. Sehingga UMKM tak hanya identik sebagai pengusaha kecil yang berjualan dalam skala rumahan saja,” sambungnya.
Nasky menilai, bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam bisnis pertambangan.
“Ini kan adalah bentuk keberpihakan Pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada pengusaha kecil dan menengah yang ada di seluruh daerah, untuk dia bisa ikut terjun dan terlibat dalam bisnis usaha pertambangan ini,” jelasnya.
Jadi pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM harus konsisten, kalau menurut saya. Di satu sisi, harus jelas sisi perencanaan program dengan kapasitas di lapangan. Karena lagi-lagi nanti aktor di lapangan yang menentukan ini akan bisa berhasil atau enggak.
“Oleh karena itu, Nasky menyarankan, Pemerintah harus memastikan bahwa para UMKM yang akan diberi izin konsensi harus memiliki kompetensi. Salah satu caranya dengan diberi pelatihan, pendampingan, hingga disediakan infrastruktur pendukung,” tandasnya.
Selain itu, Aktivitas pemberdayaan UMKM diyakini akan menggerakkan sektor ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini bukan sekadar program fisik, tapi bisa menjadi strategi alternatif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo,” terangnya.
Dari sisi komunikasi publik, Pemerintah harus membangun pola sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas yang memiliki semangat dalam rangka peningkatan ekonomi UMKM di sektor tambang.
“Seyogianya nanti Pemerintah terus menjelaskan ke publik bahwa ini adalah penyemangat ekonomi untuk UMKM agar dapat pemerataan ekonomi. Apalagi jika memang kebijakan ini awalnya diniatkan untuk pemerataan ekonomi lebih cepat,” ucapnya.
Oleh karena nya, sebagai bagian dari elemen masyarakat civil sociey, Ia mengajak dan mendorong seluruh elemen masyarakat, pelaku UMKM, termasuk kalangan muda, untuk bersama-sama mengawal dan mendukung pelaksanaan program UMKM tersebut agar bisa terealisasi secara bertahap dan merata.
“Dukungan publik sangat penting. Pemerintah sudah bergerak, kini saatnya semua pihak ikut terlibat. Menurut Nasky, program libat UMKM kelola tambang adalah terobosan yang selama ini dirindukan rakyat. Kebijakan Menteri ESDM adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih berkeadilan.
“Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” pungkas Nasky.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan UMKM yang layak dan profesional untuk mengelola bisnis pertambangan.
Bahlil juga meminta Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk segera menginventarisasi UMKM yang memiliki kapabilitas dan keprofesionalan pada bidang ini.
“Saya menawarkan kepada Pak Menteri UMKM, segera inventarisasi, mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi peraturan pemerintah (PP) mengenai tambang sudah mau selesai,” ujar Bahlil, Selasa (10/6/2025). (red)
