JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (GMPHI) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas tragedi longsor yang terjadi di lokasi tambang emas ilegal Gunung Nona. Peristiwa tersebut dilaporkan menelan korban jiwa setelah tebing tanah yang dikeruk menggunakan alat berat ekskavator tiba-tiba runtuh dan menimpa para penambang yang sedang bekerja.
Ketua GMPHI, Mako Waemese, menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius atas bahaya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI), terutama yang menggunakan alat berat tanpa memperhatikan standar keselamatan dan ketentuan teknis pertambangan.
Menurut Mako, aktivitas pengerukan tebing dengan ekskavator di kawasan tambang ilegal memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pekerja. Terlebih, kegiatan tersebut diduga berlangsung tanpa pengawasan teknis dan standar keselamatan pertambangan yang memadai.
“Peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan biasa. Ada nyawa manusia yang melayang akibat aktivitas pertambangan yang diduga tidak memenuhi ketentuan keselamatan. Keuntungan dari aktivitas ilegal tidak boleh dibayar dengan hilangnya nyawa para pekerja,” kata Mako Waemese dalam keterangannya.
Dia menegaskan, penggunaan alat berat untuk mengeruk tebing tanpa kajian teknis dan pengamanan yang memadai dapat meningkatkan risiko longsor. Karena itu, menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pemilik alat berat dan pihak yang diduga mengendalikan operasional tambang.
GMPHI secara khusus mendesak aparat segera memeriksa dan menindak Bos Edy 17 yang diduga sebagai pemilik ekskavator yang digunakan dalam aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Nona.
“Kami mendesak aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Bos Edy 17 terkait dugaan kepemilikan ekskavator yang digunakan di lokasi PETI Gunung Nona. Jika ditemukan bukti keterlibatan dan unsur pidananya terpenuhi, segera tetapkan sebagai tersangka dan proses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pekerja di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, GMPHI meminta aparat menyita dan mengamankan seluruh unit ekskavator yang digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut. Penyitaan, menurut Mako, diperlukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mencegah alat berat kembali digunakan untuk aktivitas serupa.
“Kami meminta seluruh ekskavator yang digunakan dalam aktivitas PETI diamankan sebagai barang bukti. Terhadap alat berat tersebut, penanganannya harus mengikuti ketentuan hukum dan putusan atau mekanisme hukum yang berlaku, bukan dibiarkan kembali beroperasi di lokasi tambang ilegal,” ujarnya.
Mako juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum membentuk tim khusus untuk menelusuri serta memutus rantai penyewaan alat berat ke lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin.
Menurutnya, penindakan tidak cukup hanya dilakukan terhadap aktivitas penambangan di lapangan. Rantai pasokan alat berat, pihak penyewa, pemilik modal, hingga pihak yang diduga mengendalikan kegiatan pertambangan juga perlu ditelusuri.
“Harus ada langkah konkret untuk memutus rantai penyewaan ekskavator ke lokasi tambang tanpa izin. Jangan hanya menindak para pekerja, sementara pihak-pihak yang menyediakan alat, membiayai, dan mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut tidak tersentuh hukum,” tuturnya.
GMPHI menegaskan tragedi di Gunung Nona harus menjadi momentum bagi aparat untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh. Negara, kata Mako, memiliki kewajiban melindungi keselamatan masyarakat dan memastikan kegiatan pertambangan tidak berlangsung dengan mengabaikan aspek hukum serta keselamatan manusia.
“Jangan menunggu korban berikutnya untuk bertindak. Keselamatan manusia harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi dari aktivitas pertambangan ilegal. Kami meminta kasus ini diusut secara transparan dan semua pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses tanpa pandang bulu,” pungkasnya.


