NEW YORK – Wali Kota New York, Zohran Mamdani, bersama Komisaris Kepolisian New York Police Department (NYPD), Jessica Tisch, mengumumkan pembubaran Strategic Response Group (SRG), salah satu unit kepolisian paling kontroversial di Amerika Serikat, Senin (16/11/2026).
Keputusan tersebut menjadi langkah besar dalam reformasi kepolisian New York. Mamdani menilai, penanganan demonstrasi yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat tidak seharusnya menggunakan pendekatan yang sama dengan penanganan ancaman terorisme.
Pembubaran SRG sekaligus memenuhi salah satu janji utama Mamdani ketika berkampanye dalam pemilihan wali kota New York pada 2025.
Dalam pernyataannya, Mamdani menegaskan bahwa warga yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat tidak semestinya berhadapan dengan pendekatan keamanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman terorisme.
“Kami membubarkan SRG,” demikian inti pengumuman Mamdani, yang menempatkan komunikasi, dialog, dan deeskalasi sebagai pendekatan baru dalam pengamanan demonstrasi.
Keputusan ini bukan sekadar mengganti nama sebuah unit kepolisian. Pemerintah kota juga mengubah pembagian kewenangan, mekanisme pengamanan demonstrasi, serta membatasi penggunaan sejumlah taktik kepolisian yang selama ini menuai kritik.
Dari unit antiterorisme menjadi pasukan pengendali demonstrasi
SRG dibentuk pada 2015, pada masa Komisaris NYPD Bill Bratton. Awalnya, unit ini dirancang untuk menghadapi keadaan darurat berskala besar, ancaman terorisme, kerusuhan, dan situasi keamanan yang membutuhkan personel khusus.
Namun, dalam perkembangannya, SRG juga sering dikerahkan untuk menangani demonstrasi besar.
Kontroversi terhadap unit tersebut semakin menguat ketika gelombang demonstrasi Black Lives Matter melanda Amerika Serikat pada 2020, menyusul kematian George Floyd akibat tindakan seorang polisi di Minneapolis.
Saat itu, personel SRG dituduh melakukan tindakan berlebihan terhadap demonstran, termasuk menggunakan taktik kettling, yakni mengepung dan menjebak massa dalam area terbatas sebelum melakukan penangkapan.
Salah satu peristiwa yang paling banyak disorot terjadi di Mott Haven, Bronx. Dalam operasi tersebut, ratusan demonstran ditangkap dan lebih dari 60 orang dilaporkan mengalami luka-luka.
Pada 2023, persoalan itu berujung pada penyelesaian hukum yang membatasi cara NYPD menangani demonstrasi dan penggunaan SRG.
Catatan pengaduan terhadap personel unit tersebut juga menjadi perhatian kelompok pembela kebebasan sipil.
Bukan berarti New York kehilangan kemampuan menghadapi ancaman keamanan
Menariknya, pembubaran SRG tidak berarti seluruh kemampuan operasionalnya dihilangkan.
Pemerintahan Mamdani justru merancang struktur baru dengan memisahkan fungsi keamanan antiterorisme dari pengamanan demonstrasi.
Ada tiga perubahan utama:
1. Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD)
Unit baru di bawah Mayor’s Office of Community Safety ini akan bertugas membangun komunikasi dengan masyarakat, mempersiapkan penanganan demonstrasi, dan mengutamakan penyelesaian melalui dialog. CDDD tidak memiliki senjata maupun kewenangan melakukan penangkapan.
2. First Amendment Support Team (FAST)
Tim khusus beranggotakan 30 personel berseragam NYPD yang mendapatkan pelatihan komunikasi dan deeskalasi.
Tugasnya adalah menjembatani komunikasi antara demonstran, masyarakat, dan aparat kepolisian.
3. Patrol Support Division (PSD)
Unit baru di bawah Patrol Services Bureau yang beranggotakan personel terpilih dan mendapatkan pelatihan khusus pengendalian massa.
Unit ini tetap memiliki kemampuan melakukan penangkapan dalam situasi tertentu apabila diperlukan. Namun, sebagian besar waktunya akan digunakan untuk mendukung tugas patroli reguler, pencarian orang hilang, pengamanan acara besar, dan kebutuhan kepolisian lainnya.
Sementara itu, seluruh fungsi antiterorisme SRG, termasuk pengerahan persenjataan berat untuk mengamankan infrastruktur penting, akan dipindahkan ke Intelligence and Counterterrorism Bureau.
Kettling dilarang, yakni praktik mengepung dan menjebak demonstran dalam area tertentu.
Gas air mata dilarang dalam penanganan kegiatan yang dilindungi Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Senjata laras panjang dilarang digunakan dalam pengamanan demonstrasi.
Semprotan merica (pepper spray) tidak boleh digunakan sebagai alat pengendalian massa.
Long-range acoustic devices atau perangkat suara berintensitas tinggi dibatasi hingga 90 desibel.
Sepeda polisi dilarang digunakan sebagai senjata, kecuali untuk mencegah kematian atau cedera fisik.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan pengamanan demonstrasi tidak berubah menjadi tindakan represif terhadap masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya.
Koalisi CURB (Communities United to Reject Brutality), yang selama bertahun-tahun mendorong pembubaran SRG, juga menyambut keputusan tersebut.
Namun, mereka mengingatkan bahwa pembubaran unit saja tidak cukup. Perubahan harus diperkuat melalui peraturan hukum agar praktik-praktik yang dianggap represif tidak kembali muncul dengan menggunakan nama dan struktur organisasi berbeda.
Sebaliknya, kalangan kepolisian menyampaikan keberatan.
Presiden Police Benevolent Association, Patrick Hendry, mengkritik keputusan Mamdani. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan warga maupun personel kepolisian.
Serikat kepolisian lainnya juga mempertanyakan alasan membubarkan unit yang selama ini dianggap memiliki kemampuan khusus menghadapi situasi darurat.
Pembubaran dilakukan bertahap
Menurut laporan NBC New York dan Reuters, sekitar 500 hingga 600 personel SRG akan dialihkan ke unit-unit lain di lingkungan NYPD.
Pemerintah kota menegaskan bahwa perubahan organisasi ini tidak akan menambah ataupun mengurangi jumlah keseluruhan personel NYPD dan tidak membutuhkan tambahan anggaran.
Proses pembubaran ditargetkan selesai paling lambat pertengahan Februari 2027.
Artinya, pengumuman politik telah disampaikan, tetapi proses reorganisasi operasional masih harus diselesaikan.
Sejumlah organisasi pembela hak sipil mengingatkan bahwa pembentukan Patrol Support Division berpotensi menghadirkan kembali praktik-praktik lama SRG apabila tidak disertai pengawasan dan aturan yang tegas.
Karena itu, koalisi CURB mendesak Dewan Kota New York untuk mengesahkan CURB Act, sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan membatasi kewenangan kepolisian dalam menangani demonstrasi serta memperkuat mekanisme pengawasan.
Bagi Mamdani, pembubaran SRG merupakan realisasi janji politik sekaligus upaya mengubah paradigma keamanan kota.
Namun, keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari hilangnya nama Strategic Response Group dari struktur NYPD, melainkan dari apakah warga New York benar-benar dapat menyampaikan pendapat tanpa takut menghadapi tindakan kekerasan aparat.



