Samosir — Rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir dengan pagu anggaran Rp3,7 miliar serta pengadaan mobil dinas bupati senilai sekitar Rp3,1 miliar menuai sorotan. Kedua kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji kembali, terutama dari aspek urgensi, kepatutan, dan prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sorotan itu disampaikan Sutrisno Pangaribuan, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo).
Menurut Sutrisno, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan suatu kegiatan telah tercantum dalam APBD dan memenuhi prosedur penganggaran. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menjelaskan alasan kebutuhan, tingkat urgensi, serta manfaat nyata dari penggunaan anggaran tersebut bagi masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengalokasikan pagu sebesar Rp3,7 miliar untuk pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir. Paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
Sementara itu, pengadaan mobil dinas Bupati Samosir dengan nilai sekitar Rp3,1 miliar sebelumnya juga menjadi perbincangan publik. Pemkab Samosir telah memberikan penjelasan bahwa pengadaan kendaraan tersebut dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
Menanggapi kedua kebijakan tersebut, Sutrisno menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan semata-mata mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam membangun fasilitas atau membeli kendaraan dinas, melainkan kepatutan dalam menentukan prioritas belanja.
“Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah belanja tersebut benar-benar mendesak, apakah menjadi kebutuhan prioritas, dan apakah masyarakat Samosir memperoleh manfaat yang sebanding dari penggunaan uang rakyat tersebut,” ujar Sutrisno.
Harus Sejalan dengan RPJMD
Sutrisno menegaskan, pembangunan daerah harus mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 telah menetapkan visi pembangunan Samosir yang Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan.
Karena itu, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian visi tersebut.
Menurutnya, pembangunan fasilitas tambahan di rumah dinas kepala daerah maupun pengadaan kendaraan baru tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan kenyamanan pejabat. Kebijakan tersebut harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum.
Prinsip-prinsip tersebut, lanjutnya, mengharuskan pemerintah terbuka dalam menjelaskan setiap pengambilan kebijakan, termasuk keputusan menggunakan anggaran dalam jumlah besar untuk fasilitas dan kendaraan dinas.
Sutrisno menilai asas kepatutan harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan belanja daerah. Sebab, sesuatu yang secara administratif dan prosedural dimungkinkan belum tentu secara etis patut untuk dilaksanakan, terutama ketika pemerintah sedang dituntut melakukan efisiensi dan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
“Legalitas anggaran tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk membenarkan sebuah kebijakan. Ada tanggung jawab moral dan etika publik yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan keinginan untuk menambah fasilitas pejabat,” tegasnya.
Minta Dievaluasi Secara Terbuka
Presidium Semangat Rakyat Anti Korupsi (SemaRAK) tersebut meminta agar rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas bupati dievaluasi secara terbuka.
Evaluasi itu, menurutnya, perlu mencakup penjelasan mengenai kebutuhan pembangunan, perencanaan teknis, manfaat, hingga tingkat urgensi penggunaan anggarannya.
Hal serupa juga perlu dilakukan terhadap pengadaan kendaraan dinas, termasuk penjelasan mengenai kebutuhan operasional dan manfaat kendaraan tersebut dalam mendukung pelayanan serta aktivitas pemerintahan daerah.
Sutrisno menambahkan, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara serius guna mencegah potensi pemborosan, penyimpangan, maupun konflik kepentingan. Pengawasan internal dan eksternal harus memastikan seluruh tahapan pengadaan berlangsung transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun fasilitas untuk pejabat daripada menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan rakyat. Ukuran keberhasilan kepala daerah bukan banyaknya gedung yang dibangun atau mahalnya kendaraan yang digunakan, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sutrisno yang juga menjabat Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) menilai belum terlihat alasan kegentingan yang memaksa untuk memprioritaskan pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir maupun pengadaan kendaraan dinas baru.
Karena itu, ia meminta Pemkab Samosir memberikan penjelasan secara komprehensif kepada publik dan mempertimbangkan kembali prioritas belanja tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila dalam pelaksanaan pengadaan ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian keuangan negara, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat Samosir,” pungkas Sutrisno. (KCU)
