Medan – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai pengunduran diri tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bentuk karma politik sekaligus berlakunya hukum tabur tuai. Menurutnya, pola tekanan politik yang sebelumnya menimpa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kini seolah berbalik dialami PSI.
Sutrisno mengingatkan, sekitar dua tahun lalu Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar, terhitung sejak Sabtu (10/8/2024). Keputusan tersebut diumumkan secara terbuka pada Minggu (11/8/2024).
Saat itu, Airlangga menyampaikan bahwa pengunduran dirinya dilakukan demi menjaga keutuhan Partai Golkar serta memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Meski Airlangga menyampaikan pernyataan tersebut, publik mengetahui adanya pihak yang memberikan tekanan kepadanya,” kata Sutrisno dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Sutrisno, yang juga menjabat sebagai Presidium Musyawarah Rakyat Nasional (Musran), kemudian membandingkan peristiwa tersebut dengan mundurnya tiga elite PSI, yakni Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha Djumaryo.
Raja Juli Antoni merupakan Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PSI. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PSI. Sementara Giring Ganesha Djumaryo merupakan Wakil Menteri Kebudayaan sekaligus mantan Ketua Umum DPP PSI.
“Ketiganya ‘dipaksa’ atau ‘terpaksa’ mundur dari PSI,” tegas Sutrisno.
Giring Ganesha Djumaryo sebelumnya menyatakan mundur dari keanggotaan PSI dengan alasan sudah tidak sejalan dengan partai tersebut. Sementara itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus dari seluruh aktivitas PSI pada Senin (9/11/2026). Pernyataan tersebut muncul tidak lama setelah kabar pengunduran diri Giring.
Menurut Sutrisno, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selamanya dapat digunakan untuk menekan pihak lain tanpa konsekuensi politik.
“Pihak yang melakukan tekanan terhadap Airlangga seharusnya menyadari bahwa dalam dunia politik berlaku hukum tabur tuai. Kita akan menuai dari bibit yang kita tabur,” ungkapnya.
Ia bahkan menyebut kekuasaan yang dahulu dinilainya jumawa dalam menekan Airlangga kini menghadapi situasi serupa.
“Kekuasaan yang jumawa menekan dan memaksa mundur Airlangga akhirnya menuai ketika ada kekuasaan baru yang memaksa mundur Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha,” ujarnya.
Diduga Upaya Menjauh dari Geng Solo
Sutrisno juga menyoroti momentum pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut. Ia menilai waktunya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional yang sedang berkembang.
Pengunduran diri itu terjadi beberapa jam menjelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, serta berdekatan dengan agenda Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II DPR RI. Salah satu isu yang disorotnya adalah kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Sutrisno mengaitkan wacana tersebut dengan persoalan persyaratan pendidikan yang dipersoalkan sejumlah pihak. Namun, tudingan mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan tersebut merupakan klaim yang masih memerlukan pembuktian dan kepastian hukum.
Lebih jauh, ia menduga pengunduran diri tiga elite PSI merupakan langkah menyelamatkan diri dari keterkaitan dengan kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo”.
“Sejak LSP dan komplotannya ditangkap, Geng Solo tidak lagi memiliki amunisi untuk bertarung ataupun bertahan. Maka, cara terbaik adalah cuci tangan demi menyelamatkan diri sendiri dan kepentingan kekuasaan,” kata Sutrisno.
Ia menilai PSI kini menghadapi ironi politik. Partai yang selama ini dinilainya gemar menampung elite dari partai lain justru ditinggalkan sejumlah tokoh pentingnya sendiri.
“Partai yang gemar membajak elite partai lain dan bangga menampung kader-kader pecatan partai lain, kini ditinggalkan elite sendiri. PSI mendapat karma politik karena ditinggal elitenya, ibarat pepatah senjata makan tuan,” ucapnya.
Klaim 6.000 Korban Penyadapan Ilegal Ikut Disorot
Selain persoalan pengunduran diri elite PSI, Sutrisno menghubungkan dinamika tersebut dengan munculnya sejumlah pernyataan elite politik yang mengaku menjadi korban penyadapan ilegal.
Ia menyebut pengakuan tersebut muncul bersamaan dengan mundurnya tiga elite PSI dan berkembangnya isu mengenai sekitar 6.000 orang atau yang disebutnya sebagai kelompok 6K, yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan pihak-pihak yang disebutnya sebagai komplotan.
“Pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut bersamaan dengan reaksi para elite politik yang ‘cuci tangan’ dengan mengklaim dirinya masuk dalam 6.000 (6K) korban penyadapan ilegal LSP dan komplotannya, agar tidak masuk dalam kelompok LSP yang diduga merencanakan makar,” ujarnya.
Menurut Sutrisno, sejumlah pejabat pemerintah dan elite politik yang sebelumnya dinilainya memiliki kedekatan dengan LSP tiba-tiba mengaku sebagai korban penyadapan.
Ia mempertanyakan dasar dari pengakuan tersebut karena, menurutnya, belum ada bukti terbuka yang dapat memastikan identitas orang-orang yang masuk dalam daftar 6K.
“Pengakuan sepihak dari sejumlah elite politik, menteri, pejabat negara, serta orang-orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto tidak didasarkan pada bukti. Bareskrim Polri belum pernah merilis daftar 6K yang disadap secara ilegal oleh LSP dan komplotannya,” katanya.
Sutrisno menilai klaim sebagai korban penyadapan tersebut berpotensi menjadi upaya membangun jarak politik dengan pihak-pihak yang kini tengah disorot.
“Pengakuan sepihak tersebut sebagai upaya memosisikan diri sebagai korban, padahal selama ini sangat akrab dengan LSP,” pungkasnya. (KCU)
