MEDAN – Perubahan ketentuan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, hingga relawan. Pembatasan biaya operasional dan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja dinilai berpotensi menambah beban pengelola dapur, sekaligus mengancam keberlangsungan pekerjaan para relawan.
Sejumlah relawan, pengelola dapur, dan pengurus yayasan yang ditemui awak media mengaku keberatan dengan penerapan ketentuan baru tersebut. Mereka menilai penyesuaian anggaran tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil operasional dapur, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, pencucian ompreng, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Salah satu persoalan yang paling disoroti adalah acuan jumlah relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Dalam dokumen sosialisasi pembiayaan SPPG Aglomerasi, Badan Gizi Nasional (BGN) mencantumkan alternatif kebutuhan relawan, yakni 15 orang untuk dapur yang melayani 1.000–1.499 penerima manfaat, 24 orang untuk 1.500–1.999 penerima manfaat, 33 orang untuk 2.000–2.499 penerima manfaat, 42 orang untuk 2.500–2.999 penerima manfaat, serta 47 orang untuk dapur dengan penerima manfaat 3.000 orang atau lebih.
Ketentuan itu juga menyebutkan bahwa jumlah tersebut merupakan alternatif hasil perhitungan, bukan kewajiban mutlak. Setiap SPPG masih dapat menyesuaikan jumlah dan pola kerja relawan, termasuk melalui sistem kerja bergilir atau shifting, sepanjang kualitas pelayanan tetap terjaga dan biaya operasional tidak melampaui batas yang ditetapkan.
Namun, ketentuan tersebut tetap dikeluhkan sejumlah pengelola. Mereka menilai jumlah tenaga kerja yang tersedia berpotensi tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari.
Seorang pengelola dapur MBG yang melayani sekitar 1.400 penerima manfaat menggambarkan betapa terbatasnya tenaga yang tersedia apabila jumlah relawan disesuaikan menjadi 15 orang.
“15 orang itu dikurangi dua orang sekuriti untuk siang dan malam, dikurangi dua orang lagi untuk cleaning service, driver diminimalkan hingga menjadi dua orang, berarti tersisa sembilan orang. Biasanya untuk mencuci ompreng diperlukan tujuh orang, Bang. Anggaplah diminimalkan menjadi cuma empat orang, walaupun itu pada praktiknya tidak bisa kami bayangkan seperti apa mereka bekerja,” keluhnya.
Ia melanjutkan, setelah kebutuhan keamanan, kebersihan, pengemudi, dan pencucian ompreng diperhitungkan, hanya tersisa sekitar lima orang untuk menangani pekerjaan produksi.
“Berarti tinggal sisa lima orang. Itu harus berbagi tugas, yaitu untuk menyiapkan bahan baku, memasak, labeling, dan packaging,” ujarnya.
Menurut para pengelola, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pembagian pekerjaan, melainkan juga kemampuan dapur menjaga kelancaran proses produksi, kebersihan, serta ketepatan waktu distribusi makanan.
Biaya Operasional Rp3.000, Mitra Juga Menanggung Beban
Selain jumlah tenaga kerja, batas maksimal biaya operasional sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari pelayanan efektif juga menjadi perhatian.
Dalam petunjuk pembiayaan SPPG Aglomerasi, biaya operasional tersebut mencakup sejumlah kebutuhan, antara lain insentif relawan, utilitas seperti listrik, air, internet dan telepon, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta biaya BBM penyaluran makanan sesuai ketentuan.
Pengeluaran itu harus dikelola dalam batas maksimal yang telah ditentukan. Artinya, berbagai kebutuhan operasional harus diperhitungkan agar tidak melampaui plafon pembiayaan.
Seorang pengelola yayasan mengungkapkan, ketentuan tersebut dikhawatirkan menyulitkan mitra dalam menutup kebutuhan dapur. Ia menyoroti biaya kendaraan operasional, termasuk cicilan kendaraan yang masih berjalan, pemeliharaan, serta pengeluaran rutin lainnya.
Menurutnya, selama ini satu dapur dapat menggunakan dua kendaraan untuk menunjang kegiatan operasional dan distribusi. Ketika skema pembiayaan berubah, yayasan khawatir harus menanggung beban yang semakin besar.
Keluhan itu berkaitan dengan ketentuan cost sharing dalam petunjuk teknis BGN. Sejumlah komponen memang menjadi tanggung jawab mitra, di antaranya penyediaan kendaraan distribusi, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, serta pemeliharaan atau penggantian sejumlah sarana dan peralatan.
Meski demikian, dokumen pembiayaan masih mengatur pembayaran BBM penyaluran makanan berdasarkan jarak dan ketentuan pertanggungjawaban. Karena itu, jenis biaya BBM yang dikeluhkan tidak lagi ditanggung perlu diperjelas agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai komponen yang sebenarnya masih dapat dibayarkan.
Bagi yayasan, persoalan tersebut menjadi semakin berat apabila harus bersamaan dengan pembayaran listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya.
Khawatir Ribuan Relawan Kehilangan Pekerjaan
Dampak yang lebih luas dikhawatirkan akan dirasakan para relawan. Sejumlah pengelola yang ditemui memperkirakan penyesuaian tenaga kerja di berbagai dapur dapat berujung pada pengurangan pekerja dalam jumlah besar. Bahkan, mereka mengkhawatirkan ribuan relawan MBG berpotensi dirumahkan apabila kebijakan baru diterapkan secara ketat.
Kekhawatiran itu perlu mendapat perhatian karena petunjuk pembiayaan juga mengatur bahwa honorarium relawan dibayarkan berdasarkan daftar hadir pada hari pelayanan efektif MBG. Ketika tidak ada pelayanan MBG, honor relawan tidak dibayarkan, sementara honor petugas keamanan tetap dibayarkan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, BGN memberikan ruang bagi SPPG untuk mengatur pola kerja bergilir. Namun, pengelola mempertanyakan apakah fleksibilitas tersebut cukup untuk menjawab kebutuhan riil dapur, terutama yang harus melayani ribuan penerima manfaat dengan tahapan pekerjaan yang tidak sedikit.
Hingga kini, belum diperoleh data resmi yang memastikan berapa banyak relawan telah dirumahkan atau berpotensi kehilangan pekerjaan akibat perubahan ketentuan tersebut. Karena itu, perkiraan ribuan relawan terdampak masih memerlukan pembuktian melalui data jumlah SPPG, perubahan komposisi tenaga kerja, dan laporan dari masing-masing wilayah.
BGN Perlu Menjelaskan Dampak Kebijakan di Lapangan
Perubahan pembiayaan MBG pada dasarnya perlu dilihat bukan hanya dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga dari kemampuan dapur mempertahankan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
BGN perlu menjelaskan bagaimana pengelola SPPG dapat memenuhi seluruh tahapan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang disesuaikan, sementara biaya operasional dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari pelayanan efektif.
Penjelasan juga diperlukan mengenai bagaimana perhitungan kebutuhan relawan disusun, apakah sudah mempertimbangkan perbedaan kondisi dapur, beban pencucian ompreng, jarak distribusi, serta kebutuhan tenaga kerja di setiap wilayah.
Pengelola juga membutuhkan kepastian mengenai komponen biaya yang dapat dibayarkan melalui anggaran operasional dan komponen yang menjadi tanggung jawab mitra. Hal ini penting agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan beban yang tidak terukur bagi yayasan maupun mengganggu keberlangsungan pelayanan.
Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar soal berapa besar anggaran yang dapat dihemat. Yang lebih penting adalah memastikan program MBG tetap berjalan dengan baik, makanan sampai kepada penerima manfaat sesuai standar, dan para relawan yang selama ini menjadi bagian dari pelaksanaan program tidak kehilangan pekerjaan tanpa kejelasan.
Catatan redaksi: Keterangan pengelola dapur dan yayasan dalam berita ini diperoleh dengan permintaan agar identitas mereka tidak dipublikasikan. Angka potensi ribuan relawan dirumahkan merupakan kekhawatiran narasumber dan belum didukung data resmi. Tanggapan BGN, termasuk penjelasan mengenai penerapan alternatif jumlah relawan dan pembiayaan operasional, perlu dimuat sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.
